Rakernas HIMNI 2026 Bahas Tantangan Wujudkan Nias Pulau Impian, Munas 2027

RM.id  Rakyat Merdeka - Mewujudkan Kepulauan Nias sebagai wilayah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi berbagai pihak.

Tantangan tersebut menjadi fokus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) 2026 yang digelar di Novotel Hotel Cikini, Jakarta, dengan tema “Tantangan Menuju Nias Pulau Impian”.

Forum ini juga menetapkan agenda Musyawarah Nasional (Munas) HIMNI pada 2027. Rakernas dibuka secara resmi oleh

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMNI, Prof. Yasonna H. Laoly didampingi Ketua Umum HIMNI Yaatulo Gulo, yang juga menjabat Bupati Nias.

Sejumlah kepala daerah dan pengurus organisasi turut hadir, di antaranya Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, Wali Kota Gunungsitoli Sowaa Laoly, serta Ketua Panitia Rakernas HIMNI 2026 Beesokhi Ndruru.

Hadir pula Bendahara Umum HIMNI Marinus Nazara serta para pendiri HIMNI, yakni Ama Frans Telaumbanua dan Dr. Idaman Zega.

Untuk pertama kalinya, Rakernas HIMNI diselenggarakan secara hibrida sehingga dapat diikuti peserta secara langsung maupun daring.

Ketua Panitia Rakernas HIMNI 2026 Beesokhi Ndruru mengatakan, pelaksanaan rapat kerja nasional tersebut sempat tertunda.

Namun, berkat semangat kebersamaan dengan prinsip “Bersatu Kita Bisa”, kegiatan akhirnya dapat terlaksana.

Baca juga : HIMNI Bahas Potensi Pemekaran Nias Jadi Provinsi

Tema “Tantangan Menuju Nias Pulau Impian” dipilih untuk menegaskan kembali cita-cita yang telah digagas HIMNI sejak 2015 dan diluncurkan bersama Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2016.

Gagasan Nias Pulau Impian membawa harapan agar masyarakat Kepulauan Nias dapat hidup sejahtera, makmur, dan mandiri. Dengan potensi alam, keindahan wilayah, serta keramahan masyarakatnya,

Kepulauan Nias diharapkan mampu berkembang dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Selain itu, masyarakat Kepulauan Nias diharapkan semakin berperan dalam pembangunan nasional melalui kontribusi dan partisipasi di berbagai sektor.

Rakernas HIMNI 2026 pun diharapkan menghasilkan keputusan strategis bagi organisasi dan para pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya visi tersebut.

Rakernas menghadirkan Prof. Yasonna H. Laoly sebagai pembicara utama (keynote speaker).

Anggota DPR RI sekaligus Menteri Hukum dan HAM periode 2014–2024 tersebut membawakan materi bertajuk “Penguatan Tata Kelola Hukum dan HAM Menuju Nias Pulau Impian yang Berdaya Saing dan Bermartabat”.

Menteri Keuangan RI Prof. Suahasil Nazara yang juga merupakan anggota MPO HIMNI, turut menyampaikan materi melalui rekaman video.

Agenda Rakernas dilengkapi diskusi panel dengan sejumlah narasumber yang membahas isu berbeda. Marinus Gea anggota DPR RI sekaligus Sekretaris MPO HIMNI, mengangkat tema green economy dan blue economy atau ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Baca juga : Borneo FC Bidik Hasil Positif di AFC Challenge League 2026/2027

Kedua pendekatan tersebut berkaitan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi darat dan laut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Bupati Nias Barat sekaligus Ketua Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias, Eliyunus Waruwu membawakan materi mengenai kepemimpinan berbasis karakter.

Adapun Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. Rabani Halawa, menyampaikan materi tentang kesadaran dan kepatuhan hukum.

Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan, tata kelola, dan kesadaran hukum sebagai elemen pendukung pembangunan Kepulauan Nias.

Ketua Umum HIMNI Yaatulo Gulo menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah menjadi agenda organisasi sejak lama dan terus diperjuangkan hingga saat ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemekaran daerah berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai moratorium pemekaran daerah.

Yaatulo juga menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan Kepulauan Nias.

Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan para kepala daerah se-Kepulauan Nias serta pengalokasian anggaran provinsi untuk wilayah tersebut.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta organisasi masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.

Baca juga : CEO Garudayaksa FC Dukung Serena Francis Pimpin Tim Women di IWL 2026/2027

Perjuangan pembentukan provinsi tersendiri tetap menjadi salah satu agenda yang diperhatikan HIMNI, seiring dengan upaya memperkuat pembangunan dan daya saing wilayah.

Munas HIMNI Dijadwalkan pada 2027 Selain mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIMNI, Rakernas 2026 membahas penyusunan pokok-pokok pikiran organisasi dan persiapan Munas HIMNI 2027.

Salah satu keputusan penting dalam Rakernas kali ini adalah penyelenggaraan Munas HIMNI pada 2027.

Dalizatulo Lase ditetapkan sebagai ketua panitia. Ia merupakan pelaksana harian Ketua Umum HIMNI sekaligus Ketua DPP yang merangkap Ketua DPD HIMNI Riau.

Adapun lokasi penyelenggaraan Munas 2027 belum diputuskan. Dua wilayah yang menjadi pilihan tuan rumah adalah Jawa Barat dan Jakarta.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari persiapan organisasi untuk menentukan agenda kepemimpinan dan arah program HIMNI ke depan. Rakernas HIMNI 2026 ditutup dengan kegiatan kebersamaan pada sore hari.

Melalui forum ini, HIMNI berharap dapat memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan langkah nyata untuk mewujudkan Kepulauan Nias yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan bermartabat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.