Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, dituntut pidana penjara selama lima tahun dalam perkara gratifikasi dari pengusaha impor dan pengusaha rokok.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Budiman terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 653 juta dari total penerimaan yang mencapai Rp 6,1 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Jaksa menyatakan Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dari pengusaha impor PT BR Cargo Group terkait kegiatan importasi barang. Selain itu, terdakwa juga menerima aliran uang dari sejumlah pengusaha rokok yang berkaitan dengan pengurusan cukai.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutan.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Budiman membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 100 hari pidana penjara pengganti. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 653 juta subsider satu tahun pidana penjara pengganti.

Baca juga : Buntut Kalah Pemilu Sela, Trump Melunak Ke Iran

Dalam surat tuntutannya, jaksa menguraikan bahwa Budiman menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp 525 juta. Selain itu, terdapat penerimaan dalam berbagai mata uang asing, yakni 10.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 180,6 juta, 119.755 dolar Singapura atau setara Rp 1,6 miliar, 4.700 dolar Hong Kong atau setara Rp 10,8 juta, serta 8.100 ringgit Malaysia atau setara Rp 35,8 juta.

Secara keseluruhan, total penerimaan gratifikasi yang diuraikan jaksa mencapai Rp 6,1 miliar. “Terhadap penerimaan tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima,” sebut jaksa.

Menurut jaksa, Budiman menerima gratifikasi tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat Bea dan Cukai lainnya. Mereka adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat P2 DJBC Sisprian Subiaksono.

Seluruh penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.

Jaksa menyebut uang tersebut berasal dari sejumlah petinggi perusahaan forwarder PT Blueray Cargo Group, yakni John Field selaku pemilik, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen. Ketiganya telah divonis bersalah.

Selain itu, uang juga berasal dari sejumlah pihak swasta, termasuk pengusaha rokok dan pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan DJBC.

Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Bisa Jadi Angkanya Lebih Dari 90 Ribu

Dari pengusaha impor John Field dan pihak lainnya, Budiman disebut mengantongi uang sebesar Rp 525 juta. Uang tersebut diterima sebanyak tujuh kali dalam bentuk dolar Singapura, dengan nilai setara Rp 75 juta setiap penerimaan, melalui mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat P2 DJBC, ORL.

Sementara itu, penerimaan lainnya berkaitan dengan pengurusan pada Seksi Intelijen Cukai Subdirektorat Intelijen Direktorat P2 DJBC. Dalam perkara ini, Budiman disebut menerima uang bersama RZL dan SIS dari sejumlah pengusaha rokok maupun pihak lainnya.

Rinciannya, uang sebesar Rp 30 juta dari MRT, Rp 30 juta dari JON, Rp 25 juta dari MRW, dan Rp 100 juta dari HDA. Kemudian, Rp 30 juta dari Johan, Rp 100 juta dari MS, Rp 200 juta dari AKM, serta Rp 50 juta dari WHB. Uang tersebut diterima dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah.

Jaksa juga mengungkap penerimaan uang dari pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan jabatan dan kewenangan pada Seksi Intelijen Cukai Subdirektorat Intelijen Direktorat P2 DJBC. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp 4,7 miliar, 10.000 dolar AS, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.

Dalam tuntutannya, jaksa turut menguraikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan Budiman.

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, perbuatannya dianggap telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Baca juga : Said Iqbal: Paling Banyak Di Sektor Garmen, Tekstil & Sepatu

Terpisah, kuasa hukum Budiman, Yanuar Fajri, menyatakan tetap pada pendirian bahwa kliennya memiliki itikad baik karena hanya menjalankan perintah pimpinan. Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan keterangan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan.

Yanuar menilai perbuatan Budiman bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan atas perintah atasan. Selain itu, dia menyebut tidak terdapat meeting of minds atau kesepakatan antara kliennya dengan atasan maupun terdakwa lainnya.

“Dan harusnya, kasus ini prematur karena harus melewati proses administrasi terlebih dahulu, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli kami, Pak Dian Puji Simatupang. Seperti itu,” tandas Yanuar seusai persidangan. [YUD]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.