Serukan Persatuan, Hanura: Gibran Mundur Demi Kepentingan Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella menilai, langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) bentuk kepedulian tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Bagi Hanura, langkah tersebut dinilai mampu meredam ketegangan politik nasional yang sudah berlarut-larut. ​

hal itu disampaikan Rio Capella di sela konsolidasi tim task force DPP Hanura bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan. ​

Kata Rio, mundurnya Gibran sebelum proses pemakzulan bergulir, mencerminkan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Baca juga : Dengan Sistem Noken, Hanura Siapkan Strategi Pemenangan Di Papua Pegunungan

Dia meyakini, seluruh perdebatan hukum dan konstitusional terkait polemik ijazah yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tuntas sepenuhnya, usai mundurnya Gibran.

​"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan m ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Rio mengatakan, Partai Hanura mengajak seluruh elit politik dan komponen bangsa, untuk menyudahi perdebatan dan kembali merajut persatuan, seiring rampungnya persoalan tersebut.

Rio juga menekankan pentingnya mengedepankan hati nurani dan kesejahteraan rakyat, di atas kepentingan kekuasaan yang sempit.

Baca juga : Ketua MPR: Ada Waktu 60 Hari Pilih Wapres Pengganti Gibran

"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Terkait dinamika di parlemen, Rio bilang, proses politik hak menyatakan pendapat di DPR, tak lagi relevan untuk dilanjutkan. Menurutnya, sidang paripurna tidak perlu mengambil keputusan mengenai hal itu, karena subjek hukum yang dipersoalkan telah melepaskan jabatannya. ​"Proses politik di DPR sudah selesai," imbuhnya.

Ke depan, sambung Rio, Partai Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memproses pengisian kekosongan posisi wakil presiden sesuai koridor konstitusi. Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rio meyakini proses pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cepat, karena stabilitas politik di parlemen cukup kondusif dan pucuk pimpinan MPR saat ini dijabat oleh kader Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Baca juga : PKB Siap Proses Pergantian Gibran, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," harapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.