Indonesia Kantongi Pendanaan REDD+ 103,8 Juta Dolar AS, Ini Pengalamannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia membagikan pengalaman dalam mengakses dan memanfaatkan pendanaan REDD+ berbasis hasil atau Results-Based Payments (RBP) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye.

Pengalaman tersebut menunjukkan, pendanaan berbasis hasil tidak sekadar memberikan penghargaan atas keberhasilan menurunkan emisi. Lebih dari itu, skema ini juga mampu memperkuat tata kelola kehutanan, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan aksi iklim nasional.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam diskusi bertajuk "REDD+ as a Catalyst: How Results-Based Finance Transforms the Forests and Land Use Sector" yang digelar United Nations Development Programme (UNDP) di UNDP Pavilion, Blue Zone, COP31, Kamis (12/11/2026).

Dalam forum tersebut, Haruni memaparkan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara penerima pendanaan melalui Green Climate Fund (GCF) REDD+ Results-Based Payments Pilot Programme.

Melalui program tersebut, Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS atas keberhasilan menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014–2016.

"Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pendanaan berbasis hasil tidak hanya terletak pada dana yang diterima, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kapasitas nasional yang terus mendukung pengelolaan hutan dan aksi iklim setelah periode pembayaran berakhir," ujar Haruni.

Baca juga : Kemenhut Siapkan Strategi 10 Tahun Lindungi Macan Tutul Jawa

Menurutnya, ada tiga pembelajaran penting yang diperoleh Indonesia dari pelaksanaan pendanaan REDD+ berbasis hasil.

Pertama, memperkuat sistem pemantauan hutan dan transparansi pelaporan emisi. Skema REDD+ RBP mendorong pentingnya sistem pemantauan hutan nasional yang kredibel, pelaporan emisi secara konsisten, serta transparansi dalam menunjukkan capaian penurunan emisi.

Kedua, memperkuat koordinasi kelembagaan dan pelaksanaan program di tingkat pusat maupun daerah. Pendanaan REDD+ turut mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, termasuk melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Ketiga, memperkuat pengelolaan pendanaan iklim nasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Lembaga ini berperan mengelola dan menyalurkan pendanaan berbasis hasil agar selaras dengan prioritas nasional dan dapat mendukung pelaksanaan program di daerah.

Haruni menilai, ketiga aspek tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan implementasi REDD+ sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Dalam kesempatan itu, Indonesia juga berbagi pesan kepada negara-negara yang tengah mempersiapkan akses terhadap pendanaan REDD+ berbasis hasil. Salah satunya, pentingnya membangun sistem nasional sejak awal.

Baca juga : Paviliun Wonderful Raih Best Stand Design in Asia di Ajang WTM London 2026

Haruni menjelaskan, sistem pemantauan dan pelaporan emisi, penerapan safeguards atau perlindungan sosial dan lingkungan, hingga mekanisme pengelolaan pendanaan membutuhkan waktu untuk dibangun dan diperkuat.

Karena itu, seluruh sistem tersebut harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar persyaratan untuk memperoleh pendanaan.

"Sistem pemantauan dan pelaporan emisi, safeguards, serta mekanisme pengelolaan pendanaan memerlukan waktu untuk dibangun dan diperkuat. Karena itu, semuanya perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar persyaratan untuk memperoleh pendanaan," jelasnya.

Selain kesiapan sistem, Haruni menekankan pentingnya memastikan manfaat pendanaan dapat dirasakan pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi.

Mereka antara lain pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, serta masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan hutan.

Menurutnya, keberhasilan pendanaan berbasis hasil tidak cukup diukur dari besarnya dana yang diperoleh. Dampak nyata terhadap pengelolaan hutan dan keberlanjutan program di lapangan juga harus menjadi perhatian.

Baca juga : Ribuan Jemaah Tanbu Doakan Keselamatan Indonesia dan Presiden Prabowo

Pengalaman tersebut sekaligus menjadi bekal bagi Indonesia untuk melanjutkan upaya mengakses pendanaan REDD+ berbasis hasil pada tahap berikutnya.

"Yang terpenting adalah bagaimana pendanaan berbasis hasil dapat memperkuat sistem nasional dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan, tidak hanya selama periode pendanaan berlangsung," tambah Haruni.

Diskusi yang dimoderatori Dirk Nemitz, AFOLU Team Lead dari Sekretariat UNFCCC, tersebut menjadi ajang pertukaran pengalaman antara negara-negara penerima program pilot GCF REDD+ RBP.

Selain Indonesia, forum ini juga menghadirkan Uganda, Meksiko, dan Kosta Rika, serta negara-negara yang tengah mempersiapkan akses terhadap skema pendanaan serupa.

Melalui forum tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang berkelanjutan, ditopang sistem nasional yang kredibel dan tata kelola yang kuat.

Dengan demikian, pendanaan REDD+ tidak hanya menjadi insentif atas keberhasilan menurunkan emisi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat perlindungan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian target iklim nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.