Gerindra Sedih, Warga Mengantre Panjang Di SPBU

RM.id  Rakyat Merdeka - Fenomena masyarakat antre panjang di SPBU untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dicarikan solusinya. Partai Gerindra sedih melihat masyarakat antre mengular untuk mendapatkan BBM subsidi.

Politikus Partai Gerindra mendukung Pemerintah, terutama PT Pertamina (Persero) membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi. Langkah ini demi mencegah antrean panjang di stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sekaligus menekan praktik penyelewengan BBM subsidi.

“Pemerintah dan Pertamina perlu mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok energi,” kata Khilmi seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Pertamina dan seluruh subholding di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Dia pun meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi potensi gangguan pasokan.

“Pengawasan distribusi harus diperketat agar BBM subsidi tepat sasaran,” kata Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra ini.

Dia mengatakan, persoalan BBM bukan semata-mata menyangkut ketersediaan stok, melainkan juga ketepatan distribusi dan maraknya praktik penyaluran ilegal. Saat ini, kata dia, masih banyak alokasi BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Baca juga : PAN Kaltara Benahi Struktur Internal

Khilmi menjelaskan, produksi minyak dalam negeri saat ini di kisaran 639 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari. Kondisi tersebut yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM.

“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Meski demikian, Khilmi menegaskan, keterlambatan pengiriman tidak serta-merta menunjukkan kelangkaan BBM nasional. Dia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.

Salah satu kapal tanker dilaporkan mengalami kendala saat menunggu proses bongkar muatan sehingga terjadi keterlambatan sekitar 18 jam. Kondisi tersebut berdampak pada pengisian stok SPBU dan memicu antrean kendaraan.

“Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.

“Pertamina harus mengevaluasi tata kelola distribusi, mengantisipasi keterlambatan pengiriman, serta memastikan BBM tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan terhadap praktik penyaluran ilegal juga harus diperkuat,” tandasnya.

Baca juga : KAI Wajibkan Produsen Asing Menggaet INKA

Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dia tidak ingin praktik penyalahgunaan BBM subsidi terus terjadi di berbagai daerah.

“Ini PR yang harus kita selesaikan. Jangan sampai persoalan antrean BBM ini terus berulang. Kita harus mencari solusi yang komprehensif,” ujar Andre.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu mencontohkan ketimpangan distribusi kuota BBM subsidi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Dia menemukan perbedaan alokasi antara SPBU di kawasan tertentu dengan SPBU yang berada di sepanjang jalur nasional.

“Akibatnya, masyarakat yang melintasi jalur utama kerap menghadapi antrean panjang, terutama pada pagi dan sore hari,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi kuota, Andre menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan menggunakan kendaraan yang sama untuk melakukan pengisian berulang kali di sejumlah SPBU.

BBM yang dibeli dengan harga subsidi tersebut diduga dijual kembali dengan memanfaatkan disparitas harga. Andre menyebut praktik itu berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per hari.

Baca juga : Pastikan, Peserta Didik Bebas Pungutan 100 Persen

“Kalau dilakukan selama 30 hari, bisa mencapai Rp 15 juta. Ini tentu tidak sehat dan harus dihentikan,” tegasnya.

Andre mengusulkan Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri untuk memperketat pembatasan pembelian BBM subsidi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membatasi volume pengisian berdasarkan jenis kendaraan serta mengatur sistem pembelian lintas wilayah.

“Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan data real time untuk mendeteksi kendaraan yang mencurigakan. Kalau ada kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, harus bisa segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI itu.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri kembali menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pasokan BBM di berbagai wilayah Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengatakan, gangguan pasokan tersebut tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.