KPK Dalami Aliran Suap Proyek BNPB

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Komisi antirasuah menelusuri proses penunjukan langsung proyek hingga dugaan aliran kickback dari vendor kepada oknum pejabat BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik pekan ini memeriksa sejumlah saksi, termasuk staf BNPB, untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP.

“Termasuk juga soal penunjukan langsung kepada vendor-vendor atau pihak swasta yang kemudian mengerjakan sejumlah proyek,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026) malam.

Proyek-proyek tersebut antara lain berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta berbagai bencana lainnya yang menggunakan DSP.

Budi menjelaskan, pengadaan proyek di BNPB dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung karena bersifat darurat. Namun, mekanisme tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum sehingga memunculkan konflik kepentingan dalam proses pengadaan.

Selain memeriksa pegawai BNPB, penyidik juga mendalami keterangan pihak swasta yang bertindak sebagai vendor atau penyedia proyek.

“Termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta ini kepada oknum-oknum di BNPB,” imbuhnya.

Menurut Budi, jumlah proyek penanggulangan bencana yang dikerjakan cukup banyak dan tersebar di sejumlah lokasi. Karena itu, penyidik menduga aliran uang kepada sejumlah pihak di BNPB terjadi berulang kali.

Baca juga : Presiden Paling Paham Apa Yang Dibutuhkannya

Di tengah pengembangan perkara, KPK juga memastikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menindaklanjuti surat yang dikirimkan terkait dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam kasus korupsi BNPB.

Budi mengatakan, surat tersebut mendapat respons positif dari pihak TNI. Isinya antara lain mengenai konstruksi perkara, dugaan keterlibatan sejumlah pihak, serta informasi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dengan demikian, pihak TNI telah memperoleh informasi secara utuh mengenai dugaan tindak pidana korupsi di BNPB. Koordinasi juga dilakukan terkait pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Artinya, sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut,” tutur Budi.

Sebelumnya, TNI menyatakan menghormati proses hukum yang tengah ditangani KPK terkait perkara tersebut. TNI juga menyatakan siap berkoordinasi karena kasus itu diduga melibatkan dua prajurit aktif.

“TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/10/2026) malam.

Nas memastikan, TNI akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga pihak internal BNPB dan dua pihak swasta.

Baca juga : Gerindra Dan PSI Tetap Satu Fraksi Di DPRD Bali

Tiga tersangka dari lingkungan BNPB berinisial BMS, RIC, dan GPS. BMS merupakan tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB. RIC adalah tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, sedangkan GPS menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sementara itu, dua tersangka dari pihak swasta berinisial SNG dan GER. GER merupakan Direktur PT SLS.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan, penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024-2026.

Taufik menduga, sejumlah penyedia yang terafiliasi dengan BMS mendapatkan proyek pengadaan dengan total nilai mencapai Rp 148 miliar.

Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp 45,76 miliar, pada 2025 sebesar Rp 52,27 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Taufik, dana DSP yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan BMS diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya digunakan untuk pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE.

Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen. “Dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar,” ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap kepada sejumlah oknum di BNPB. Mereka diduga menerima uang dari vendor yang mengerjakan proyek-proyek menggunakan DSP.

Baca juga : BSI Layani 87 Persen Pelunasan Haji Tahap I

Taufik mengungkapkan, tersangka RIC diduga meminta fee kepada penyedia agar mendapatkan proyek pengadaan di BNPB. Salah satu penyedia yang menyanggupi permintaan tersebut adalah PT SLS.

Selama Januari hingga September 2026, RIC diduga menerima uang melalui GER dengan total Rp 2,38 miliar. Pada periode yang sama, GER juga diduga memberikan uang sebesar Rp 140 juta kepada GPS selaku PPK.

“Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB,” beber Taufik.

Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana di Indonesia. Di antaranya karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

Dalam rangkaian operasi senyap terkait perkara tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp 3,5 miliar, 7.500 dolar AS, dan 9.000 dolar Singapura.

Selain itu, penyidik mengamankan 56 keping emas dengan berat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.