Idrus Marham Usul Pengganti Gibran Dari Gerindra Atau Nonpartisan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengusulkan, agar calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden berasal dari internal Partai Gerindra atau kalangan nonpartisan. Usulan tersebut dinilai dapat meminimalkan gesekan politik di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden tidak sekadar mengganti Gibran, tetapi juga harus menjadi momentum mengakhiri dinamika politik yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

"Kalau pun diambil dari partai, pasti lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan," ujar Idrus dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, apabila posisi wakil presiden diberikan kepada kader partai politik di luar Gerindra, bukan tidak mungkin memunculkan persaingan dan gesekan di antara partai-partai koalisi.

Bahkan, menurut dia, jika posisi tersebut diberikan kepada kader Partai Golkar sekalipun, partai-partai pendukung pemerintah lainnya berpotensi mempertanyakan keputusan tersebut.

"Siapa pun dari partai politik selain Gerindra, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain juga tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar pasti mempertanyakan, terutama bila dikaitkan posisi politik Golkar," katanya.

Baca juga : Namanya Dikaitkan Jadi Cawapres, Sultan: DPD RI Dukung Siapapun Pilihan Presiden

Karena itu, Idrus berpandangan, memilih figur dari internal Gerindra atau kalangan nonpartisan dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan politik di lingkungan pemerintahan.

Menurut dia, kebutuhan utama saat ini adalah memastikan soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kabinet agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif dan produktif hingga akhir periode 2024-2029.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," ujarnya.

Idrus menegaskan, keputusan mengenai sosok pengganti Gibran harus diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, meskipun partai-partai politik pengusung Prabowo-Gibran memiliki kepentingan dalam proses tersebut, pertimbangan utama tetap berada pada kebutuhan pemerintahan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpandangan pergantian wakil presiden harus sekaligus menjadi momentum untuk mengakhiri hiruk-pikuk politik.

Dengan demikian, pemerintahan Prabowo dapat lebih fokus menuntaskan agenda pembangunan pada periode pertama kepemimpinannya sekaligus mempersiapkan keberlanjutan pemerintahan.

Baca juga : Prabowo Butuh Wapres Loyal, Mampu Hadapi Krisis Dan Masalah

"Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi eskalator politik mendukung Prabowo periode kedua, 2029-2034," kata Idrus menjelaskan pandangan Bahlil.

Atas dasar itu, Idrus meminta seluruh pihak menyerahkan proses penentuan calon pengganti wakil presiden kepada Prabowo. Ia menegaskan, apa pun keputusan presiden nantinya perlu dihormati dan didukung.

"Karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja," katanya menirukan arahan Ketua Umum Golkar.

Idrus menambahkan, figur yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus mampu mendukung harmonisasi dan efektivitas kerja kabinet, bukan justru menjadi sumber persoalan politik baru.

"Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif," tuturnya.

Terkait kandidat dari internal Gerindra, Idrus menyebut sejumlah nama yang dapat masuk dalam simulasi pembahasan, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto.

Baca juga : DPD Dukung Siapa Pun Calon Wapres Pilihan Prabowo

Meski demikian, Idrus tidak secara khusus mengusulkan satu nama untuk dipilih sebagai pengganti Gibran.

Ia juga mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029 tidak dicampuradukkan dengan pembentukan konfigurasi politik untuk periode pemerintahan berikutnya.

Menurut dia, pembahasan mengenai koalisi permanen untuk periode 2029-2034 dapat dilakukan dalam kerangka politik tersendiri dengan mempertimbangkan hasil dan keberhasilan pemerintahan saat ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.