Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Ray, pengalaman para pimpinan DPD dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi modal penting untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.
"Ini sangat urgen, mereka adalah orang-orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan daerah, dan Presiden Prabowo harus meliriknya," kata Ray kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Ray menilai, pemahaman terhadap persoalan daerah perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur cawapres. Terlebih, Indonesia memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda di setiap wilayah.
"Pengalaman dan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan calon wakil presiden," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai peluang empat pimpinan DPD tersebut masuk bursa cawapres, Ray menyebut kesempatan itu masih terbuka.
"Masih sangat terbuka. Terutama bagi figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman kuat mengenai persoalan daerah. Saya yakin mereka punya," jelasnya.
Ray juga menyinggung mekanisme pengusulan nama calon wakil presiden. Menurutnya, masyarakat maupun berbagai pihak boleh menyampaikan aspirasi mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas.
Baca juga : Marak Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Ini Respons Dasco
"Urusannya sih boleh-boleh saja ya, cuma siapa yang mengusulkan? Karena hak mengusulkannya itu cuma ada di partai," ungkap Ray.
Namun, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong perlu dibedakan dari pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut melalui sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Dengan demikian, aspirasi mengenai empat pimpinan DPD dapat menjadi bagian dari wacana publik. Namun, kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR berada di tangan Presiden.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebelumnya menegaskan bahwa lembaganya mendukung proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan kepada wartawan dalam wawancara singkat atau doorstop, Jumat (13/11/2026).
Saat ditanya mengenai namanya yang masuk dalam pembahasan calon wakil presiden, Sultan hanya merespons dengan menggelengkan kepala.
"Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar Sultan.
Pernyataan Sultan tersebut memperlihatkan bahwa wacana yang berkembang di kalangan pengamat tidak serta-merta menjadi sikap resmi kelembagaan DPD RI. Hingga kini, belum ada pencalonan resmi empat pimpinan DPD sebagai kandidat wakil presiden.
Baca juga : Prabowo Minta Maaf Ke Malaysia Dan Singapura
Pandangan Ray mengenai pentingnya pemahaman persoalan daerah juga berkaitan dengan tugas kelembagaan wakil presiden.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015.
Dalam peraturan itu, wakil presiden berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota DPOD.
Lembaga tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait rancangan kebijakan penataan daerah, dana penyelenggaraan otonomi khusus, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta penyelesaian persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPOD juga memberikan pertimbangan mengenai rancangan kebijakan Dana Desa.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan otonomi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan tugas kelembagaan wakil presiden. Meski demikian, DPOD berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan daerah.
Wacana mengenai pentingnya representasi daerah dalam kepemimpinan nasional mengemuka di tengah berbagai tantangan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga dana otonomi khusus menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Selain itu, sejumlah wilayah masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur, persoalan pengelolaan sumber daya alam, konflik sosial, keterbatasan pelayanan publik, hingga tantangan penanganan bencana dan keamanan.
Baca juga : Soal Pengganti Gibran, Golkar Serahkan Ke Prabowo
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi efektif antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, pengalaman memahami kebutuhan daerah menjadi salah satu aspek yang relevan dalam pembahasan kriteria calon wakil presiden.
DPD RI sendiri memiliki fungsi konstitusional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Karena itu, usulan Ray membuka ruang diskusi mengenai kapasitas para pimpinan DPD dalam membawa perspektif daerah ke tingkat kepemimpinan nasional.
Meski demikian, latar belakang kelembagaan bukan satu-satunya ukuran. Integritas, rekam jejak, kapasitas pemerintahan, serta kemampuan bekerja sama dalam menjalankan agenda nasional tetap menjadi pertimbangan penting.
Pada akhirnya, keputusan mengenai dua figur yang akan diajukan kepada MPR berada di tangan Presiden Prabowo sesuai amanat konstitusi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya