DPR Desak LPSK Segera Bicara

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Desakan ini muncul menyusul semakin beragamnya modus kejahatan lintas negara yang menelan korban jiwa.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang meninggalkan luka berlapis. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik seperti disabilitas, kematian, hingga terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual, tetapi juga menanggung trauma psikologis berat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu penyakit sosial dan mencoreng wajah negara di mata dunia.

"Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, negara bisa dianggap gagal melindungi hak asasi warganya," ujar Andreas di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Diketahui, berdasarkan catatan LPSK sepanjang Januari hingga 11 November 2026, terdapat total 15.836 permohonan perlindungan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 271 di antaranya merupakan korban TPPO. Kasus yang ditangani mencakup pengiriman pekerja migran nonprosedural, terutama dengan tujuan Malaysia hingga penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan telah memakan korban jiwa.

Baca juga : Menteri Mukhtarudin Minta Penambahan Kuota PMI

Andreas melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, pola kejahatan TPPO mengalami pergeseran signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis operasi. Pelaku kini leluasa menjerat korban secara lintas negara melalui perekrutan daring (online) untuk penempatan pekerja migran perorangan maupun praktik prostitusi. "Jaringannya pun telah merambah dari pelosok desa, perkotaan, hingga lintas batas negara," ungkap politisi PDIP ini.

Andreas menyebut, kelompok rentan masih mendominasi daftar korban. Meliputi perempuan, anak-anak, Anak Buah Kapal (ABK) di sektor maritim, serta pekerja migran perempuan di sektor domestik. Karena itu, LPSK diminta tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga memetakan karakteristik kasus, wilayah asal, kebutuhan spesifik korban, hingga hambatan di lapangan. "Kami mendorong penguatan layanan perlindungan terpadu bagi korban maupun keluarganya," imbuhnya.

Dia menambahkan, berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga daerah, terutama dalam hal pelayanan medis, pendampingan hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial, dan jaminan keamanan.

Sementara, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, dari belasan ribu permohonan perlindungan, sebanyak 271 orang merupakan korban TPPO. Mereka mayoritas pekerja migran non-prosedural dengan tujuan paling banyak ke Malaysia. Lembaganya siap memberikan perlindungan maupun hak-hak pemulihannya terhadap para korban. "Kami memiliki program untuk melakukan layanan medis apabila diperlukan, maupun rehabilitasi psikologis maupun psikososial,” ujar Wawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca juga : Presiden Paling Paham Apa Yang Dibutuhkannya

Menurut Wawan, para keluarga korban TPPO bisa mengajukan permohonan restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga. Terlebih dalam kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, terdapat korban TPPO dengan modus tentara bayaran Rusia hingga meninggal dunia.

"Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban dari pelanggaran HAM berat, terorisme, TPPO sekarang juga berhak atas kompensasi," tegas Wawan.

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap 14 laporan polisi kasus TPPO sepanjang 2026. Hasilnya, polisi menetapkan 19 tersangka. "Sebanyak 14 laporan polisi telah ditangani, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri," ujar Budi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Budi menegaskan, penuntasan kasus TPPO bukan hanya tugas kepolisian. Sinergi dengan LPSK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) diperlukan untuk memulihkan dampak psikologis korban dan keluarga. TIF

Baca juga : Diskon Tarif Transportasi Jadi Jurus Kerek Ekonomi Nataru

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 15 November 2026 dengan judul "Soal 271 Orang Korban TPPO DPR Desak LPSK Segera Bicara"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.