Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Kepastian Hukum Jadi Perhatian
Jumat, 20 November 2026 10:34 WIB
Sebelumnya
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen.
Secara rata-rata, hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan,” ujarnya.
Melki mencontohkan potensi energi surya di NTT yang diperkirakan mencapai hampir 300 gigawatt sebagai salah satu peluang investasi yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN maupun APBD.
Baca juga : Menko Bahlil Perkuat Peran Kerja Sama Energi Dan Mineral Kritis ASEAN
Karena itu, ia mendorong agar RUU Obligasi Daerah memberikan kepastian proses penerbitan, pembagian kewenangan, mekanisme persetujuan, serta perlindungan fiskal dan investor.
Kesiapan sumber daya manusia di daerah, termasuk pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyiapkan proyek, mengelola utang, hingga melakukan pengawasan, juga perlu menjadi bagian dari pengaturan.
Selain itu, Melki menekankan pentingnya mekanisme penanganan kesulitan pembayaran agar penerbitan obligasi tidak menimbulkan beban fiskal baru bagi daerah. Ia berharap regulasi tersebut dapat membuka akses pendanaan yang lebih luas, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Kalau daerah punya potensi yang bisa dikembangkan melalui mekanisme obligasi daerah, dengan aturan yang jelas dan persiapan teknis yang baik, saya kira uang Indonesia yang selama ini berada di luar negeri bisa ditarik kembali untuk berinvestasi di daerah,” tegasnya.
Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Ignatius Girendroheru, menekankan pentingnya pemeringkatan obligasi daerah untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.
Baca juga : Diskusi Panel Obligasi Daerah MPR, Kepercayaan Publik Jadi Modal Utama
“Pemeringkatan ini untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik pembayaran bunga atau kupon maupun pokok, termasuk kemampuan membayarnya secara tepat waktu,” jelasnya.
Ignatius menambahkan, PEFINDO telah melakukan pemeringkatan terhadap 17 pemerintah provinsi, dengan hasil yang secara umum berada dalam kategori investment grade.
Meski demikian, menurutnya, hasil pemeringkatan bukan merupakan keputusan mengenai layak atau tidaknya suatu obligasi untuk dibeli, melainkan opini independen mengenai tingkat risiko kredit yang menjadi bahan pertimbangan investor.
“Hasil pemeringkatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap investor. Investor bisa mengetahui tingkat risiko dari pemerintah daerah atau obligasi yang akan menjadi instrumen investasinya,” ungkapnya.
Ignatius mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya pendanaan (cost of fund). Peringkat kredit, tingkat suku bunga, serta likuiditas pasar akan memengaruhi besaran kupon yang harus ditawarkan pemerintah daerah kepada investor.
Baca juga : OSO Dukung Penuh Penerapan Obligasi Daerah
Karena itu, penguatan fundamental fiskal dan kesiapan proyek menjadi prasyarat agar obligasi daerah dapat diterima pasar dan memberikan manfaat pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Sarasehan Nasional tersebut telah diawali dengan rangkaian kegiatan pada hari pertama, Rabu (18/11/2026). Kegiatan itu diisi dengan penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI, yang kemudian dilanjutkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK, I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya