Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Panitia Ad Hoc MPR Susun Rancangan TAP Pemilihan Dan Pelantikan Wapres
Jumat, 20 November 2026 09:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat perdana untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024–2029.
Rapat ini menetapkan sejumlah target keluaran atau output utama, kerangka kerja maraton, serta agenda penerimaan usulan nama calon dari Presiden.
Wakil Ketua MPR RI, Ir. Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Ad Hoc menargetkan dua hal utama dari proses pembahasan ini.
Pertama, penyusunan rancangan Ketetapan MPR RI (Tap MPR RI) mengenai pengangkatan calon Wakil Presiden RI. Kedua, penyusunan mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.
“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang Wuryanto usai rapat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Baca juga : Ketua DPD RI Sultan Najamudin Lempar Ide Wapres Lebih Dari Satu
Menurutnya, pembahasan awal masih berada pada tahap brainstorming dan memunculkan berbagai dinamika serta perdebatan substansial.
Sejumlah skenario teknis turut menjadi perhatian panitia untuk dituangkan ke dalam mekanisme resmi, antara lain langkah antisipasi apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden tiba-tiba menyatakan tidak bersedia, serta pengaturan teknis surat suara apakah menggunakan mekanisme coblos, tanda tangan, atau cap jempol.
Mengingat tenggat waktu yang ketat sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember, intensitas rapat Panitia Ad Hoc akan berlangsung secara maraton. Untuk mengakselerasi pembahasan, pimpinan segera melaksanakan rapat-rapat lanjutan oleh sejumlah anggota yang sudah disepakati dalam rapat perdana ini.
“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” kata Bambang.
Lebih rinci, rapat Panitia Ad Hoc menyepakati susunan peran para anggota di dalamnya, yakni Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Wakil Ketua I, Dr. Sarifuddin Sudding sebagai Wakil Ketua II; Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III; Dr. H. Abidin sebagai Sekretaris; Dr. Hj. Hindun Anisah sebagai Wakil Sekretaris; Dr. Wihadi Wiyanto sebagai Bendahara; Amaliah sebagai Wakil Bendahara; serta Hj. Ledia Hanifa Amaliahsebagai Wakil Bendahara.
Baca juga : Tokoh Aceh Nilai Pimpinan DPD Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Dr. Benny K. Harman menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan mandat dari Majelis untuk menuntaskan dua tugas pokok terkait perancangan ketetapan mekanisme tata cara pemilihan serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden.
“Kami sudah ditugaskan oleh MPR Majelis untuk melaksanakan tugas-tugas utamanya. Tugas utamanya adalah menyiapkan rancangan Ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden, sehingga nanti di dalam rancangan tentang mekanisme dan tata cara pemilihan ini akan disepakati bersama tentu ini akan dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan, lalu disahkan dalam Rapat Paripurna," katanya.
"Bagaimana mekanisme itu sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden," jelas Benny K. Harman.
Benny menambahkan, di luar dua tugas utama tersebut, terdapat pula berbagai isu lain yang berkembang dalam proses perancangan. Ia memastikan rapat perdana yang dipimpinnya bersama Sekretaris Panitia Ad Hoc Dr. H. Abidin Fikri akan dilanjutkan pada Senin mendatang dengan prinsip keterbukaan bagi publik.
“Rapat pertama Panitia Ad Hoc yang kami pimpin, didampingi Sekretaris Pak Abidin, akan diselenggarakan Senin, dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas agar rakyat Indonesia ikut menyaksikan proses-prosesnya. Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Benny.
Baca juga : Pemuda Muhammadiyah Dorong Konsolidasi Nasional dalam Pemilihan Wapres
Untuk diketahui, dalam tahapan berikutnya, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa pimpinan MPR RI, dalam hal ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani, telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Presiden diperkirakan akan menyampaikan dua nama calon pada Rabu, 25 November mendatang dengan waktu penyerahan yang masih akan ditetapkan.
Proses penerimaan dua nama calon tersebut rencananya akan dilakukan di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan dengan tata upacara kehormatan penuh, serta melibatkan tidak hanya pimpinan MPR, tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis. Seluruh rangkaian kerja Panitia Ad Hoc ditargetkan tuntas sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna pada 9 Desember.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya