Dalam pertemuan itu, perwakilan mitra menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain kepastian operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), keberlanjutan program MBG, pencabutan moratorium SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mekanisme pengembalian modal atau investasi. Mereka juga meminta kepastian payung hukum kemitraan melalui undang-undang khusus MBG dan mempersoalkan kebijakan baru insentif SPPG yang mengubah skema dari flat Rp6 juta menjadi Rp2.000 per porsi sesuai kapasitas produksi riil, yang mulai berlaku 5 Oktober 2026.