Dark/Light Mode
DPR menegaskan sistem penegakan hukum di Indonesia tidak boleh diintervensi kepentingan pihak manapun. Salah satunya mengenai laporan Global Witness yang berisi dugaan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri yang dilakukan PT Adaro
Jumat, 5 Juli 2019 21:12 WIB
