Sebelumnya
Pembuatan ulang sejarah nasional Indonesia menimbulkan pro kontra. Bahkan, sejarawan datang ke DPR untuk menyampaikan penolakannya. Bisa Anda jelaskan?
Kemarin, kita menerima Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang dipimpin oleh politikus senior Pak Marzuki Darussman, mantan Jaksa Agung di era Gus Dur. Dan juga tokoh-tokoh lain.
Mereka menyampaikan keberatan tentang proyek penulisan sejarah resmi.
Anda di Komisi X, apakah sudah menerima draf bukunya?
Baca juga : La Tinro La Tunrung: Kalau Ada Yang Salah, Diperbaiki Dan Diluruskan
Kami memang belum pernah dilapori secara khusus atau mendapatkan laporan secara khusus dari kementerian. Kita dapatnya dari informasi berseliweran. Informasi yang tidak resmi ini membuat AKSI, dan teman-teman aktivis sejarawan, tokoh masyarakat bertanya-tanya.
Mestinya, penulisan ulang sejarah ini melalui satu proses diuji publik, paling tidak ada seminar sejarah dulu, ada simposium dulu yang membuka peluang bagi sejarawan untuk menyampaikan pendapatnya.
Dulu, jika pembuatan sejarah nasional Indonesia diawali dengan seminar dulu, semua bicara, semua menyampaikan tanggapannya, kemudian nanti ada diskusi, ada perdebatan, ada dinamika, jadilah buku yang pada akhirnya mencapai kata konsensus. Paling tidak di kalangan sejarahwan.
Kabarnya banyak yang menolak penulisan ulang ini karena ada beberapa peristiwa atau tokoh yang dihilangkan?
Baca juga : OSO: Pemuda Harus Punya Jiwa Petarung
Begini, teman-teman yang datang ke Komisi X itu menolak. Pertama, menolak penggunaan istilah sejarah resmi. Dan saya pribadi meminta Kementerian Kebudayaan untuk tidak menggunakan terminologi sejarah resmi. Nanti kalau dibilang sejarah resmi, yang lain nanti ada yang nggak resmi dong.
Soal peristiwa yang hilang, memang ada beberapa momen yang luput untuk ditulis di sini, paling tidak dari konsepsi yang beredar.
Apa saja?
Misalkan Kongres Perempuan, nggak ada. Kemudian Asia Afrika, nggak ada.
Baca juga : PJ Bupati-Eks Kadis PUPR Mulai Digadang-gadang
Kemudian juga beberapa peristiwa sejarah yang penting, kemudian masa reformasi juga kesan saya tangkap cuma peralihan dari Pak Harto ke Pak Habibie, kisah-kisah yang mengharu biru segala macam, yang traumatik, yang menimbulkan luka, itu yang menurut pandangan saya harusnya ditulis sebagai pembelajaran ke depan, itu sepertinya tidak ada. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 21 Mei 2025 dengan judul "Wacana Penulisan Ulang Sejarah Tuai Polemik, Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.