Firman Soebagyo Kritisi Program Pengembangan Wirausaha Tani

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sejumlah program Kementerian Pertanian. Di antaranya, program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) pada 2023.

Firman bilang, Komisi IV DPR sebagai mitra Kementan, tidak pernah mendapat penjela­san terkait pogram YESS yang menggunakan dana pinjaman atau hibah dari lembaga interna­sional ini. “Nggak pernah dengar program ini dan pelaksanaan­nya seperti apa,” kata dia saat dihubungi, Minggu (18/5/2025).

Baca juga : Erick Yakin Kopdes Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah

Firman justru memberikan kri­tik keras kepada program YESS ini. Sebab program peningkatan wirausaha muda pertanian ini ternyata tidak memberi dampak apa-apa ke sektor pertanian. Istilah pengembangan wirausaha muda pertanian tersebut dinilai tidak tepat. Sebab pengalaman menunjukkan kegiatan yang sering dicanangkan hanya ter­jebak pada terminology, tidak menyelesaikan akar masalah kesejahteraan petani.

“Dulu ada petani milenial tetapi hanya cerita saja. Sampai sekarang mereka sulit berkem­bang. Yang namanya bikin in­dustri pupuk kelas usaha rakyat saja mau izin biayanya puluhan juta. Jadi bullshit saja, tidak ada manfaatnya,” sindir Firman.

Baca juga : Ekonomi RI Diprediksi Melebihi AS Dan China

Sebelumnya, BPK mengung­kap sejumlah pemborosan dan belanja yang tidak diyakini kebenarannya oleh Unit Penge­lola Proyek Nasional (NPMU) dan Pelaksana Program (PPIU) YESS pada tahun 2023. Ini terungkap dalam Laporan Ha­sil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Program YESS pada Badan Penyuluhan dan Pengem­bangaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kemen­terian Pertanian (Kementan) Tahun 2023.

Temuan tersebut antara lain, pemborosan keuangan negara sebesar Rp 189 juta untuk honoraroium tim seleksi hibah kompetitif program pengem­bangan kewirausahaan pemuda sektor pertanian pada NPMU yang tarifnya melebihi SBM yang ditetapkan. Selain itu, terdapat belanja jasa pada kategori training yang belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 93 juta.

Baca juga : Pramono Pertimbangkan Bikin BUMD Kelola Parkir

BPK juga menemukan realisasi uang transpor dan biaya taksi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan dokumen pertanggungjawaban lainnya yang tidak dapat diyakini nilai besaran sesungguhnya minimal sebesar Rp 281,3 juta. Dan juga kele­bihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 73,2 juta. Berikutnya penyaluran kegiatan Program YESS terindikasi tidak tepat sasaran sebanyak 282 penerima manfaat dengan nilai Rp 4,2 miliar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.