RM.id Rakyat Merdeka - Tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) berencana merekrut 24 ribu prajurit Tamtama. Rekrutmen ini sejalan dengan rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rekrutmen ini nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur di medan perang, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya sudah membuka pendaftaran Calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang.
Wahyu mengatakan rekrutmen ini sejalan dengan arah kebijakan pertahanan negara yang termuat dalam Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yaitu membangun sistem pertahanan yang mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan.
Baca juga : Ardi Manto Adiputra: TNI Jadi Tidak Fokus Hadapi Ancaman Perang
"Dalam konteks ini, TNI AD tengah menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di tiap wilayah Indonesia," katanya.
Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 Kabupaten/Kota.
Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare, dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis dan Kompi Zeni.
Ia menjelaskan dengan pendekatan tersebut, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat.
Baca juga : Kapolri: Ini Perintah Presiden
"Jadi sudah tergambar dari rencana pengembangan organisasi TNI AD tersebut tentunya akan membutuhkan banyak personel prajurit baru melalui rekrutmen prajurit khususnya Tamtama," katanya.
Rencana rekrutmen TNI untuk keperluan di luar perang menuai pro kontra di publik.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Centra Initiative dengan tegas menolak rekrutmen ini.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menilai, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. “Jika rekrutmen dilakukan, negara telah gagal,” kritiknya.
Baca juga : PAN Fokus Mengawal Kebijakan Pemerintah
Sementara, anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusuma mendukung rencana TNI untuk melakukan rekrutmen prajurit Tamtama. Kata dia, niat untuk merekrutmen prajurit baik untuk kebutuhan negara. “Jika baik untuk negara, kita dukung,” tegasnya.
Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengenai rekrutmen 24 ribu prajurit Tamtama. Berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.