RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengendalikan pertumbuhan utang negara.
Pernyataan itu diungkapkan JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026). Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, beban subsidi energi, khususnya BBM, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembengkakan defisit anggaran.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” ujar JK.
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, turut memberi tekanan besar terhadap APBN Indonesia. Dalam situasi tersebut, banyak negara memilih melakukan penghematan energi guna mengantisipasi potensi krisis dalam negeri.
Baca juga : Please, Harga Tiket Pesawat Jangan Naik Terlalu Tinggi
JK mengingatkan, jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah kenaikan harga global, maka konsekuensinya adalah peningkatan utang yang dinilai lebih berisiko dalam jangka panjang. Ia menegaskan, beban utang pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Meski demikian, JK tidak menampik bahwa kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi memicu penolakan publik pada tahap awal. Namun, ia menilai, respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah dalam menyampaikan kebijakan tersebut.
“Pengalaman saya, kalau dijelaskan dengan baik, rakyat akan menerima. Tahun 2005 dan 2014 tidak ada demo besar karena dijelaskan dengan baik. Apalagi ini faktor eksternal, artinya kita terpaksa karena tekanan dari luar,” jelasnya.
Selain aspek fiskal, JK juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan.
Baca juga : BGN Tertibkan Dapur MBG Jorok Tidak Sesuai Juknis
Usulan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pilihan kebijakan antara menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek atau memperkuat ketahanan fiskal negara dalam jangka panjang.
Pernyataan JK mengundang polemik di berbagai elemen masyarakat, ada yang menolak ada juga yang setuju. Salah satu yang setuju dengan pernyataan JK adalah Peneliti dari Politika Research & Consulting, Nurul Fata. Menurutnya, pernyataan JK merupakan masukan yang positif dan konstruktif bagi Pemerintah.
Berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai pernyataan JK akan membuat beban masyarakat bertambah berat.
“Pernyataan JK merupakan pemikiran ekonomi kapitalis,” kritik Fadli.
Baca juga : Mantan Dirut Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Nurul Fata terkait usulan JK agar Pemerintah menaikkan harga BBM, berikut petikan wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.