Sebelumnya
Apa pendapat Anda mengenai usulan pembangunan 1.000 bioskop di Indonesia?
Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa melalui APBN 2027, dari perspektif prioritas fiskal dan efektivitas belanja publik, menurut saya belum memiliki urgensi yang kuat.
Bukankah negara perlu mendukung ekosistem perfilman nasional?
Memang negara perlu mendukung ekosistem perfilman nasional dan membuka akses budaya di daerah. Namun, pertanyaannya, apakah membangun infrastruktur bioskop secara massal merupakan kebutuhan paling mendesak, sementara kapasitas dasar pelayanan publik di banyak daerah masih timpang?
Baca juga : Sonny Pudjisasono: Tujuannya BantuPH Kecil Di Daerah
Terlebih saat ini digitalisasi sudah masuk hingga ke desa-desa. Masyarakat juga dapat menikmati film melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Netflix, dan layanan streaming lainnya.
Ada anggapan pembangunan bioskop ini untuk membantu rumah produksi atau PH kecil. Bagaimana Anda melihat hal tersebut?
Kalau tujuan utamanya membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah dan memperluas distribusi film nasional, pendekatannya tidak harus selalu dengan membangun gedung bioskop baru.
Lalu bentuk dukungan seperti apa yang lebih efektif?
Baca juga : Presiden Gembleng 400 Calon Pemimpin BUMN Di Hambalang
Dukungan bisa dilakukan melalui skema yang lebih efektif, misalnya insentif distribusi digital, penguatan ruang kreatif komunitas, bantuan produksi film daerah, hingga revitalisasi balai budaya dan ruang publik yang sudah ada.
Jika usulan ini direalisasikan, apakah berpotensi menjadi pemborosan anggaran?
Secara gagasan, proyek ini berpotensi menjadi pemborosan karena masih banyak persoalan lain yang lebih penting dan mendesak untuk diprioritaskan.
Persoalannya bukan hanya membangun gedung bioskop, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, akses penonton, serta dampak ekonomi yang benar-benar nyata. Di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan layanan dasar, APBN seharusnya difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan publik.
Baca juga : Pemerintah Kejar Target Nol Persen Kemiskinan
Apa saran Anda kepada Pemerintah terkait usulan tersebut?
Dalam situasi ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah dari APBN semestinya diarahkan pada belanja yang memiliki dampak sosial-ekonomi paling luas dan terukur.
Risiko dari proyek seperti ini adalah menjadi proyek fisik dengan biaya operasional tinggi, tetapi tingkat pemanfaatannya rendah. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 26 Mei 2026 dengan judul "Wacana Pembangunan 1.000 Bioskop Desa Masuk APBN 2027, Sonny Pudjisasono: Tujuannya BantuPH Kecil Di Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.