Sebelumnya
Jakarta memiliki transportasi publik yang beragam dan modern. Namun, kondisi lalu lintas di Jakarta masih macet. Kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan?
Rencana implementasi Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta merupakan strategi push (penekanan) yang bertujuan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan ini memang memicu banyak diskusi karena membawa perubahan besar dalam mobilitas warga Ibu Kota.
Jadi, menurut saya, penerapan ERP memiliki dampak positif dan negatif.
Apa dampak positifnya?
Baca juga : Menkum Dan Jaksa Agung Rusia Sepakati Kerja Sama Hukum
Tentunya dapat mengurai kemacetan secara efektif. Berbeda dengan sistem ganjil-genap yang kerap diakali dengan memiliki dua kendaraan atau memicu kepadatan di jalan alternatif, ERP mengontrol volume kendaraan secara langsung melalui tarif. Kebijakan lanjutannya, tarif yang fluktuatif dan lebih mahal pada jam sibuk akan mendorong pengendara mengubah waktu perjalanan atau mencari rute lain.
Anda yakin ERP bisa mengurangi kemacetan di Jakarta?
Dengan adanya tambahan biaya, tentu biaya operasional kendaraan pribadi meningkat. Hal ini secara tidak langsung "memaksa" masyarakat beralih ke moda transportasi massal seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL Commuter Line. Selain itu, sistem ERP juga bermanfaat dalam mengurangi polusi udara. Pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang terjebak kemacetan di jalan-jalan utama akan menurunkan emisi gas buang secara signifikan sehingga membantu Jakarta keluar dari masalah polusi udara kronis.
Bagaimana dengan nasib masyarakat yang harus mengeluarkan biaya tambahan?
Baca juga : Asosiasi Desa Kawal Penuh Pelaksanaan MBG Dan KDMP
Menurut saya, pendapatan dari retribusi ERP dapat dialokasikan khusus untuk menyubsidi transportasi umum, merawat trotoar, serta meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda agar semakin nyaman. Namun, bagi masyarakat yang mobilitas pekerjaannya sangat bergantung pada rute-rute ERP, terutama kelompok menengah ke bawah atau pekerja lepas, kebijakan ini dinilai memberatkan karena menambah pengeluaran harian di luar pajak kendaraan yang sudah dibayar.
Lalu, apa dampak negatif jika ERP diterapkan?
Pengendara yang menghindari jalur berbayar berpotensi beralih ke jalan tikus atau jalur alternatif non-ERP. Jika tidak diantisipasi, kemacetan hanya akan berpindah dari jalan utama ke jalan permukiman atau jalan arteri sekunder.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai Pemprov DKI sebaiknya lebih fokus pada integrasi transportasi dengan wilayah sekitar Jakarta, seperti TransJabodetabek, terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda?
Baca juga : Gerindra Ajak Masyarakat, Bedakan Kritik Dan Kebencian!
Berkaca dari kota-kota dunia seperti Singapura atau London, dampak positif ERP baru akan optimal jika kapasitas, kenyamanan, dan keterhubungan (integrasi) transportasi publik di Jakarta benar-benar siap dan merata untuk menampung limpahan pengguna kendaraan pribadi. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 25 Juni 2026 dengan judul "Jakarta Masih Macet, Perlukan ERP Diterapkan? Abdul Aziz: ERP Jurus Kendali Kendaraan Pribadi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.