Sebelumnya
Bagaimana pendapat Anda mengenai pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak?
Pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak harus didasarkan pada keputusan bersama antara Presiden dan DPR karena tugas utama TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara.
Selain itu, pelibatan tersebut juga harus memperoleh persetujuan Presiden dan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Menurut Anda, apakah pelibatan Babinsa ini akan mengganggu sistem yang ada?
Baca juga : Dave Laksono: Positif Buat Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Sebaiknya TNI tetap fokus pada fungsi pertahanan. Saat ini, tantangan yang paling rawan bagi keutuhan NKRI adalah isu Papua di tingkat internasional. Akan lebih baik apabila TNI diarahkan untuk bersama-sama membangun Papua bersama masyarakat guna mengurangi ketimpangan pembangunan.
Pemerintah juga telah menambah lima batalyon di Papua sejak 2024. Kehadiran militer di wilayah tersebut penting untuk menjaga stabilitas, yang pada akhirnya turut mendukung penerimaan negara dari sektor pertambangan, seperti Freeport dan tambang lainnya, yang setiap tahun menghasilkan penerimaan hingga ratusan triliun rupiah.
Apabila Papua menghadapi ancaman terhadap keutuhan NKRI, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp350 triliun per tahun. Dana sebesar itu sangat dibutuhkan, antara lain untuk membiayai subsidi pupuk bagi petani dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Apa dampaknya jika Babinsa diarahkan untuk pengawasan pajak?
Baca juga : Senayan Sarankan Pemerintah Perbaiki Kualitas Pembangunan
Apabila TNI dan Polri diperintahkan menjalankan OMSP untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak, dikhawatirkan kedua institusi tersebut akan berbenturan langsung dengan masyarakat, khususnya di pedesaan. Padahal, tugas TNI dan Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan, adalah melindungi segenap rakyat Indonesia.
Kalau tugasnya hanya untuk mendukung koordinasi dan penyediaan informasi, bagaimana menurut Anda?
Fungsi utama mereka sesungguhnya adalah sebagai bagian dari sistem intelijen negara di pedesaan, misalnya untuk mendeteksi potensi ancaman seperti terorisme, bukan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Saya juga berpandangan bahwa sudah saatnya sistem Pajak Bumi dan Bangunan dievaluasi sehingga cukup dibayarkan satu kali seumur hidup.
Baca juga : Pratikno Ajak Anak Berani Speak Up Lawan Kekerasan
Apa yang Anda khawatirkan?
Saya khawatir apabila nantinya masyarakat merasa seolah-olah "dijajah", sementara saat ini masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi miskin. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 23 Juli 2026 dengan judul "Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Ikut Terlibat Dalam Koordinasi Perpajakan Syaifullah Tamliha: Sebaiknya TNI Fokus Pada Fungsi Pertahanan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.