Sebelumnya
RUU Kadin dalam proses pembahasan di Komisi VI. Ada beberapa isu yang menarik, seperti Kadin setara dengan Kementerian atau lembaga negara. Bagaimana pandangan Anda?
Ya, benar. Ada tiga hal yang diajukan Kadin. Pertama, Kadin menginginkan setara dengan lembaga negara. Kedua, Kadin menginginkan setiap rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) negara diikutsertakan. Dan terakhir, Kadin menginginkan menjadi mitra strategis Pemerintah.
Lalu, bagaimana pendapat Anda?
Baca juga : Prabowo Pidato di HUT Demokrat: Demokrasi Banyak Warna, Tapi Rukun
Saya berpendapat poin satu dan dua ditolak.
Kenapa?
Karena negara sudah memiliki lembaga kementerian, khususnya Menteri Perdagangan dan kementerian lainnya yang resmi dan diatur UU. Sehingga, saya tidak ingin ada lembaga lain yang menyebabkan tumpang tindih keputusan dan kebijakan. Saya juga khawatir ada Kementerian Kadin.
Baca juga : Setelah Ratusan Siswa & Guru Keracunan MBG, Pati Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa
Kedua, negara sudah memiliki lembaga resmi, yaitu DPR, yang diberi amanat UU untuk membahas tata kelola perdagangan dengan Pemerintah. Saya khawatir ada DPR Kadin yang membawa misi kepentingan kelompok dan individu. Kita tahu semua anggota Kadin adalah pengusaha besar yang bisa saja memengaruhi setiap keputusan negara.
Bagaimana dengan Kadin yang menjadi mitra strategis?
Kadin minta menjadi mitra strategis, ini saya sangat setuju karena Kadin merupakan lembaga independen, salah satu jembatan negara untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau negara, baik nasional maupun internasional.
Baca juga : Heli Jepang Sudah Di Kalimantan, Malaysia Tawarkan Diri Bantu Padamkan Karhutla
Jika Anda tidak setuju Kadin setara dengan lembaga negara, apa solusinya menurut Anda? Apakah statusnya seperti yang ada saat ini saja?
Ya, hanya sebatas mitra strategis negara. Negara tidak boleh memiliki kepentingan lain, kecuali sosial kemasyarakatan yang menjadi dominasinya, sementara Kadin pastinya lebih mengedepankan profit atau keuntungan ekonomi. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 12 September 2026 dengan judul "Ide Kadin Mau Disetarakan Dengan Lembaga Negara Menuai Polemik, I Nengah Senantara: Saya Tolak, Karena Berpotensi Dualisme"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.