Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin memperluas layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut menuju Kepulauan Seribu?
Rencana ini sangat positif. Namun, perlu diingat bahwa transportasi laut memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang berbeda dengan transportasi darat. Pelayaran tunduk pada regulasi internasional seperti IMO (International Maritime Organization). Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan Transjakarta tidak boleh sembarangan. Aspek keselamatan dan regulasi harus dipersiapkan dengan baik.
Selama ini, bagaimana kondisi armada transportasi laut menuju dan di Kepulauan Seribu?
Selama ini, layanan pelayaran perintis dijalankan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Di sisi lain, masih banyak operator kapal kayu milik masyarakat lokal.
Baca juga : Senayan Minta Kementerian Kompak Jalankan Perpres Ojol
Untuk rute antarpulau dengan jarak dekat, kapal kayu mungkin masih bisa digunakan untuk wisata. Namun, untuk perjalanan jarak jauh dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu, kapal kayu sudah tidak layak dan berisiko dari sisi keselamatan. Harus ada peremajaan armada dengan menggunakan kapal berbahan fiber yang lebih modern, cepat, dan nyaman.
Lantas, bagaimana nasib para pemilik atau operator kapal kayu lokal jika Transjakarta masuk?
Mereka harus dirangkul dan diajak berbisnis, bukan disingkirkan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi operator. Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI juga bisa membantu membuka akses perbankan atau memberikan skema pembiayaan untuk peremajaan armada.
Apakah Transjakarta harus mengelola seluruh operasional moda hingga dermaga di Kepulauan Seribu?
Baca juga : Presiden Perintahkan Seluruh Unsur Sinergi
Tidak perlu mengelola semuanya secara langsung. Transjakarta bisa membentuk anak perusahaan khusus angkutan perairan. Kabarnya, hal itu sedang disiapkan.
Untuk urusan izin berlayar dan keselamatan pelabuhan, biarkan tetap menjadi kewenangan KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan). Transjakarta cukup berfokus pada manajemen operasional pelayaran, keandalan armada, dan integrasi dengan dermaga penyeberangan, seperti di Pelabuhan Muara Angke.
Terkait tarif dan skema subsidi, bagaimana sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menerapkannya agar tidak salah sasaran?
Perlu ada pemisahan antara warga lokal Kepulauan Seribu dan wisatawan. NNM
Baca juga : KP2MI Dan UTB Gembleng 438 Calon Pekerja Migran
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 13 Oktober 2026 dengan judul "Pemprov DKI Wacanakan Buka Layanan Transjakarta Laut, Efektifkah? Djoko Setijowarno: Aspek Keselamatan Dan Kualitas Kapal Jadi Utama"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.