Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Toyota Mulai Jual Land Cruiser FJ Di Indonesia, Harga Mulai Rp 835 Juta
- AISI Optimistis Penjualan Motor Capai 6,7 Juta Unit Tahun Ini
- Suzuki Pamerkan 11 Mobil Di GAW, Ada XL7 Hybrid Hingga e Vitara
- Kondisi Jair Bolsonaro Memburuk, Penyumbatan Usus Nyaris Total
- Newcastle Vs Arsenal, Meriam London Bidik Militan Kota
RM.id Rakyat Merdeka - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza menjawab curhatan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku tidak diajak rapat selama 2 tahun duduk di kabinet. Melalui akun X, Yusril beberkan data-data terkait puluhan rapat bersama kementerian yang dipimpin Pigai.
Cuitan itu diposting Yusril lewat akun X miliknya @Yusrilihza_Mhd, Yusril, pada Jumat (20/11/2026) malam. Lewat akun tersebut, Yusril memposting tautan link website pribadinya yang berjudul: Rekam Jejak Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM Sepanjang 2025-2026 Tercatat dalam Berbagai Agenda Strategis, Jumat (20/11/2026).
Ketika diklik, website itu menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Kumham Imipas telah melakukan koordinasi dan melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan dan penyelarasan berbagai kebijakan di bidang hak asasi manusia.
Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang tercatat secara terperinci. Sebanyak 23 agenda berlangsung pada 2025 dan 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.
Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM tercatat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025 dan Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan, antara lain Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi kedua kementerian mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.
Baca juga : Bertemu 4 Mata Dengan Sjafrie, Dasco: Koordinasi Biasa
Dalam isu pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat Panitia Antar Kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.
Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.
Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri, tetapi juga Sekretaris Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, Direktur Jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra menyampaikan, dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional.
Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya.
“Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian,” ujar Mamur dikutip dari website tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Pigai membuat pengakuan mengejutkan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Selasa (17/11/2026). Awalnya, anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menanyakan apakah Menko Yusril pernah menggelar rapat internal dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasinya untuk membahas persoalan HAM.
Baca juga : Telusuri Dugaan Plotting, KPK Dalami Penunjukan Langsung Proyek BNPB
Menjawab pertanyaan itu, Pigai mengaku belum pernah diundang Yusril untuk mengikuti rapat koordinasi. Bahkan, menurut dia, komunikasi informal untuk sekadar membahas persoalan antarkementerian juga tidak pernah dilakukan.
Pigai menyebut Kementerian HAM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak pernah diajak duduk bersama dalam rapat koordinasi oleh Menko Yusril selama dirinya menjabat.
Ia kemudian membandingkan pola koordinasi tersebut dengan kementerian koordinator lainnya. Menurut Pigai, kementerian dan lembaga di bawah koordinasi menko lain rutin menggelar rapat, bahkan setiap pekan.
Pigai mengatakan, persoalan ini perlu disampaikan secara terbuka sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sebab, koordinasi menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan program kementerian berjalan selaras.
Pengamat politik Hendri Satrio mengaku heran dengan yang terjadi antara Menko Yusril dan Pigai. Kata dia, publik tidak pernah tahu siapa yang berbohong. Namun, ia berpesan agar kedua pejabat tersebut segera menyelesaikan persoalannya.
“Nggak usah bebani rakyat dengan drama-drama. Toh hidup mereka ditanggung rakyat,” ulas pria yang akrab disapa Hensa saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026) malam.
Menurut Hensa, tujuan Pigai curhat tidak pernah diundang rapat oleh Yusril di hadapan DPR untuk mencari perhatian. Namun, tujuan utamanya hanya Pigai yang tahu. Sebab itu, Hensa menyarankan agar kedua pejabat negara segera berdialog. “Ketemulah, ngobrol. Kan udah pada gede,” pesannya.
Baca juga : Saran Waketum PAN: Cawapres Prabowo Jangan Jadi Kompetitor Pilpres 2029
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, kejadian ini mencerminkan disharmoni. Karena, seorang menteri tidak mungkin berani menuduh menko secara terbuka. Sebaliknya, Kemenko Kumham Imipas justru menguatkan disharmoni tersebut.
“Karena jika Pigai keliru, Kemenko semestinya secara tegas meminta Pigai menarik statemennya. Saat ini justru antara Pigai dan Menko akan saling membela diri dan potensial memunculkan konflik,” ulas Dedi.
Ia mengatakan, jika Yusril yang benar, maka Pigai sedang berusaha menutupi ketidakmampuannya bekerja sama lintas lembaga di Kemenko Kumham Imipas, atau dia memang dikucilkan. Menurutnya, DPR perlu memanggil Yusril, memastikan informasi Pigai benar atau tidak, demikian halnya Ombudsman juga perlu segera memanggil keduanya.
Dedi mengatakan, sebagai tokoh senior, Yusril perlu mengarahkan Pigai agar tidak membangun narasi seolah sesama elite pemerintah bertikai. “Pigai pun harus sadar diri, jika memang tidak sanggup mengelola kementerian utamanya dari sisi koordinasi, lebih baik ia ikuti jejak Gibran,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya