RM.id Rakyat Merdeka - Muncul wacana untuk mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengembalian sistem penjurusan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum memasuki perguruan tinggi.
Wacana ini pun menjadi perbincangan di kalangan Anggota Komisi X DPR dan pengamat pendidikan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun kebijakan untuk mengembalikan penjurusan di SMA yang sempat dihapus dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Kemendikdasmen menargetkan penjurusan tersebut kembali berlaku pada tahun ajaran 2027/2028 mendatang. “Belum bisa kami sampaikan (detailnya) karena sedang disusun kebijakannya, ya,” kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari Kompas.com.
Toni menuturkan bahwa ketentuan mengenai sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa belum memiliki landasan hukum yang berlaku karena kebijakannya masih disusun.
Baca juga : DPR: Benahi Tata Kelola Air
Dia mengakui bahwa penerapan kembali sistem penjurusan tengah dikaji Kemendikdasmen setelah melalui proses evaluasi.
“Ya jelas, ada evaluasi pasti. Karena pertama menyangkut, misalnya, tentang bakat minatnya ke mana,” tuturnya.
Untuk mendukung proses pemilihan jurusan, Kemendikdasmen akan melakukan asesmen bakat dan minat (ABM) secara rutin melalui Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik).
“Kami akan lakukan secara rutin asesmen bakat minat, bakat murid yang dilakukan lewat di Pusmendik untuk ABM, sebelum mereka memilih jurusan masing-masing,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa pengembalian sistem penjurusan diperlukan untuk memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum memasuki perguruan tinggi.
Baca juga : Penghargaan Didedikasikan Untuk Petugas Data Survei
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mu’ti, sistem penjurusan sebenarnya diperlukan karena pengetahuan dasar siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selama ini masih terbilang minim.
Oleh karena itu, dia berharap penerapan kembali sistem penjurusan dapat membuat siswa memiliki pengetahuan yang lebih baik ketika memasuki perguruan tinggi.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih menilai, penjurusan di SMA akan memudahkan proses belajar mengajar, bukan hanya bagi guru, melainkan juga bagi siswa.
“Ini akan memudahkan dalam manajemen pengelolaan kegiatan belajar mengajar, baik mata pelajaran maupun gurunya. Siswa sudah fokus belajar sesuai dengan linearitas ke perguruan tinggi yang akan dituju,” ujar Fikri Faqih kepada Rakyat Merdeka, Rabu (11/11/2026).
Baca juga : Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, penjurusan di jenjang SMA bukanlah kebijakan baru. Pasalnya, kebijakan ini sudah diterapkan dalam Kurikulum 2013, bahkan Kurikulum 2006.
“Ini juga ada dasar hukumnya yang masih berlaku sampai hari ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan. Spesifiknya ada di Pasal 79,” ujar Satriwan, Selasa (10/11/2026).
Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih mengenai rencana penerapan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.