Eisenkot Gaspol Bongkar Kebijakan PM Netanyahu

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot berjanji akan membatalkan banyak kebijakan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, seiring dengan pelantikan anggota Parlemen Israel (Knesset), Selasa (10/11/2026). Janji tersebut menandai dimulainya periode krusial pembentukan koalisi Pemerintah baru.

Eisenkot memiliki waktu hingga enam pekan untuk membentuk Pemerintahan yang akan mengakhiri masa jabatan Netanyahu dengan masa tugas terlama dalam sejarah Israel tersebut. Yakni selama 19 tahun.

Meski belum dapat dipastikan apakah mantan Kepala Militer itu akan berhasil membentuk Pemerintahan koalisi, Knesset yang baru tetap dapat mengesahkan undang-undang. Saat ini, pihak yang menentang Netanyahu telah menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Blok Eisenkot mengajukan serangkaian Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal masa sidang legislatif yang menyasar Netanyahu beserta kebijakan-kebijakannya. RUU tersebut mencakup pembentukan penyelidikan resmi yang dipimpin Pemerintah terkait serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, penetapan batas masa jabatan untuk posisi perdana menteri. Serta pembatalan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Netanyahu—yang akan segera berakhir—untuk membatasi wewenang lembaga peradilan.

Belum dapat dipastikan seberapa cepat atau sejauh mana RUU tersebut akan diproses dalam beberapa minggu ke depan.

Baca juga : Yuk, Jaga APBN Sehat, Produktif & Akuntabel

Mantan jenderal tersebut, yang dalam kampanyenya menampilkan diri sebagai sosok lugas dan tegas, menegaskan kembali tujuannya adalah membentuk Pemerintahan yang dapat dipercaya seluruh rakyat Israel.

Dia berjanji tidak akan membentuk Pemerintahan yang hanya mewakili kelompok-kelompok tertentu. “Kami akan bertindak demi seluruh warga Israel, baik mereka yang memilih kami maupun yang tidak, dengan penuh komitmen,” janji Eisenkot, menjelang upacara pelantikan di Knesset, dikutip AP, Rabu (11/11/2026).

Netanyahu berupaya merongrong hasil pemilihan resmi setelah bloknya gagal meraih suara mayoritas. Dia berulang kali melontarkan klaim tak berdasar bahwa partai-partai yang dipimpin kelompok Arab telah mencuri kemenangan dalam pemilihan yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2026.

Netanyahu menegaskan kembali bahwa para politisi Arab, yang mewakili kelompok minoritas sebesar 20 persen dari populasi Israel, tidak dapat dipercaya. Dia mengecam para pemimpin oposisi Yahudi yang telah mengisyaratkan kesediaan untuk bermitra dengan partai-partai Arab untuk membentuk Pemerintahan.

Eisenkot memang membuka kemungkinan tersebut, dengan syarat partai-partai itu memenuhi beberapa ketentuan. Termasuk menerima identitas Israel sebagai negara Yahudi dan menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris.

Baca juga : Ngeri, Sehari Dua Kali Longsor di Dua Lokasi

Dia menuding pernyataan Netanyahu memecah belah dan penuh kebencian. “Kini saya semakin yakin, dia tidak lagi layak tetap menjabat, bahkan untuk satu menit pun,” semprot Eisenkot.

Dia telah membatalkan pertemuan dengan partai Likud Pimpinan Netanyahu yang sedianya dijadwalkan pada Rabu (12/11/2026). Mayoritas anggota telah menyerahkan tanda tangan yang menuntut pelengseran Ketua Parlemen Amir Ohana—sosok yang didukung Netanyahu.

Langkah ini merupakan tahap awal menuju pemungutan suara untuk menentukan penggantinya. Pemungutan suara tersebut bahkan dapat dilaksanakan sebelum Pemerintahan koalisi terbentuk.

Posisi Ketua Knesset merupakan jabatan yang sangat berpengaruh. Ketua Knesset memiliki wewenang untuk menentukan RUU apa saja yang akan dibahas parlemen.

Pihak oposisi mencalonkan anggota senior dari Partai Yashar Matan Kahana untuk jadi Ketua Knesset yang baru. Pemungutan suara untuk menunjuknya sebagai ketua parlemen dapat dilakukan paling cepat pekan ini.

Baca juga : Inggris Vs Kroasia, Kane Memburu Malam Bersejarah

Pelantikan Knesset yang baru menandai periode transisi yang tidak biasa dalam politik Israel. Netanyahu beserta kabinetnya tetap memegang kekuasaan, tapi para anggota parlemen yang baru dapat mengajukan RUU.

Sementara, Eisenkot akan bertemu dengan para pemimpin partai dalam upayanya membangun koalisi yang kemungkinan besar akan menjadikannya perdana menteri.

Jika gagal membentuk koalisi, Presiden Israel Isaac Herzog akan memberikan kesempatan berikutnya kepada Netanyahu untuk membentuk Pemerintahan.

Saat ini, Netanyahu menjadi Perdana Menteri sementara dan memiliki batasan wewenang yang ditetapkan pengadilan. Namun, dia masih dapat melakukan penunjukan pejabat dan berupaya menghalangi pengesahan undang-undang baru. DAY

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Kamis,12 November 2026 dengan judul "Siapkan Pemerintahan Baru Israel Eisenkot Gaspol Bongkar Kebijakan PM Netanyahu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.