Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah membenahi pengelolaan data lebih dari 3,9 juta entitas korporasi untuk memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Integrasi data antarkementerian dan lembaga menjadi langkah strategis agar informasi badan usaha tidak lagi tersebar dan berbeda-beda di setiap instansi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, data korporasi yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sebab, kepastian status hukum perusahaan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

“Pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Yusril, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan data badan usaha yang valid, mutakhir, dan dapat diakses sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Baca juga : Gerindra Senang Banget

Dijelaskan, modernisasi administrasi hukum di Indonesia telah dirintis sejak 1998. Perkembangan teknologi kemudian mendorong Pemerintah menghadirkan sistem AHU Online untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi badan hukum.

Namun, digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem pendaftaran perusahaan secara daring. Pemerintah juga harus memastikan data mengenai identitas perusahaan, status badan hukum, pihak yang mewakili, hingga pemilik manfaat dapat terhubung dengan baik.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai, perbedaan dan ketidakakuratan data korporasi berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Kondisi itu juga dapat menghambat kegiatan usaha karena perusahaan harus menghadapi proses verifikasi berulang di berbagai instansi.

“Kepastian hukum bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, Pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis,” ucapnya.

Baca juga : Hore, Bunga Pinjaman Mekaar Turun Jadi 8 Persen

Karena itu, integrasi data harus diarahkan untuk menghasilkan informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yusril mengingatkan, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya instansi yang terhubung atau tingginya jumlah pertukaran data.

Menurutnya, kualitas informasi, keamanan sistem, serta pembaruan data secara berkala harus menjadi perhatian utama.

Dengan begitu, integrasi tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam mendukung transformasi pelayanan administrasi hukum. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimbangi kualitas aparatur yang menjalankannya.

“Harapan kita, apa yang telah dilaksanakan Kemenkum selama ini, khususnya dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkapnya.

Baca juga : Perebutan Kursi Ketua DPD Demokrat Maluku Memanas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penguatan integrasi data korporasi merupakan kelanjutan dari fondasi administrasi badan hukum yang telah dibangun sebelumnya. Sistem tersebut kini dikembangkan agar informasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh kementerian dan lembaga.

Supratman mengapresiasi kontribusi Yusril dalam membangun sistem administrasi badan hukum ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Menurutnya, fondasi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi.

“Cikal bakal yang kami bangun ini hasil karya Prof. Yusril ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM itu. Atas dasar itu, kami kembangkan agar pengintegrasian administrasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara real time oleh kementerian dan lembaga,” kata Supratman.

Dia berharap, integrasi data korporasi dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang terhubung melalui sistem digital. Dengan keterpaduan informasi, proses administrasi di berbagai instansi diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Kamis,12 November 2026 dengan judul "Benahi 3,9 Juta Data Korporasi Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.