RM.id Rakyat Merdeka - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah menggodok berbagai masukan dari sejumlah kalangan. Pekan lalu, Panja menghadirkan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Valina Singka, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam RDPU tersebut, Valina mengusulkan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan.
UI mengusulkan agar dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara selama mengikuti proses pencalonan. Kewajiban mengundurkan diri secara permanen baru diberlakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai caleg terpilih dan sebelum pelantikan.
“Kami berpandangan, seperti yang ditekankan Pak Rektor, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan,” kata Valina.
Baca juga : DPR Desak LPSK Segera Bicara
Dia menjelaskan, selama proses pencalonan, dosen ASN harus berstatus nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Apabila tidak terpilih, dosen yang bersangkutan dapat kembali aktif sebagai ASN, setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik.
“Selama proses pencalonan, diberlakukan status nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Jika tidak terpilih, pengaktifan kembali sebagai dosen ASN dijamin setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon,” paparnya.
Menurut Valina, skema tersebut diperlukan untuk membuka kesempatan bagi kalangan akademisi agar dapat berkontribusi di lembaga perwakilan tanpa harus kehilangan profesinya apabila gagal memperoleh kursi legislatif.
Selain itu, kehadiran akademisi di parlemen juga dapat memperkaya kapasitas dan sumber daya keahlian dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Baca juga : Menteri Mukhtarudin Minta Penambahan Kuota PMI
“Kehadiran akademisi, menurut kami, juga akan memperluas sumber daya keahlian di parlemen kita, ya, untuk pembentukan undang-undang dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah. Kalau DPR, dalam konstitusi, memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” lanjut dia.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Panja RUU Pemilu, Ujang Bey, menyatakan pihaknya menerima gagasan Valina sebagai bahan masukan untuk pembahasan lebih lanjut. Namun, dia mengingatkan perlunya mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur larangan bagi ASN untuk aktif dalam partai politik.
“Kami terima masukan dan usulan tersebut,” ujar Ujang.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh, berpandangan bahwa usulan tersebut problematis dan bertentangan dengan semangat penguatan kaderisasi partai politik.
Baca juga : Presiden Paling Paham Apa Yang Dibutuhkannya
“Calon anggota legislatif harus merupakan anggota partai politik. Karena itu, ASN yang ingin maju sebagai caleg semestinya mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari dengan mengundurkan diri dari status ASN dan mengikuti proses kaderisasi partai,” katanya.
Untuk mengetahui lebih jauh pandangan keduanya, berikut wawancara dengan anggota Panja RUU Pemilu Ujang Bey terkait usulan agar ASN yang maju sebagai caleg tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.