Sebelumnya
Apa pandangan Anda dengan adanya gugatan uji materiil Undang-Undang Pemilu agar ijazah pendidikan formal tidak menjadi syarat pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)?
Terkait substansi uji materiil Undang-Undang Pemilu, khususnya mengenai syarat capres dan cawapres, yang memohon agar ijazah pendidikan formal sebagai syarat dihapuskan, kita bisa menilainya dalam dua perspektif.
Perspektif seperti apa yang Anda maksud?
Pertama, secara formil/prosedural, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Titi Anggraeni, memang seharusnya, kalaupun ada perubahan, dilakukan melalui proses legislasi oleh pembentuk Undang-Undang. Dan saya kira sekaranglah momentumnya, yakni ada kelompok masyarakat atau perorangan yang ingin mengajukan usul perubahan itu.
Baca juga : DPR Berharap Tol Yogya-Solo Bisa Mengurai Kemacetan
Artinya sejalan dengan momentum DPR yang sedang membahas revisi Undang-Undang Pemilu ya?
Nah, sebagai informasi, saat ini DPR, khususnya Komisi II DPR telah membentuk Panitia Kerja dalam rangka menyusun Draft Naskah Akademik dan Draft perubahan/penyempurnaan Undang-Undang Pemilu.
Lalu perspektif yang selanjutnya apa?
Perspektif kedua, kita bisa diskusi secara materiil/substansi. Saya termasuk orang yang setuju bahwa syarat calon, baik untuk capres/cawapres, anggota DPR/DPRD, maupun Kepala Daerah harus kita evaluasi. Namun perubahannya justru menurut saya, kita atur agar lebih rigid dan detail.
Baca juga : Airlangga Yakin Perdagangan RI-Kanada Naik Dua Kali Lipat
Evaluasi seperti apa?
Saya menilai syarat pendidikan itu sangat penting untuk tetap ada, bahkan saya mengusulkan dinaikkan levelnya.
Kenapa harus dinaikkan level pendidikannya?
Indonesia ini adalah negara besar, masyarakatnya sangat majemuk, padat potensi sumber daya alam, yang beragam dan tersebar meluas. Untuk berkembang maju pesat, negara ini harus dipimpin oleh orang yang memiliki keunggulan dari warga lainnya. Oleh karena itu ke depan harus dicari manusia yang the best of the best. NMM
Baca juga : Negara Hadir Melalui Sinergi Keluarga & RBI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 16 November 2026 dengan judul "Aturan Syarat Nyapres Harus Berijazah SMA Digugat Ke MK Ahmad Doli Kurnia: Syarat Pendidikan Harus Ada, Kalau Perlu Dinaikkan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.