BREAKING NEWS
 

Pembentukan Lembaga Khusus Dana Cadangan Pesangon, Perlukah?

Agus Supiyadi: Pengelolaan Dana Bisa Dilakukan Bersama-sama

Reporter : IRANDI KASMARA
Editor : DEDE HERMAWAN
Selasa, 17 November 2026 07:10 WIB
Agus Supiyadi, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta perusahaan bersiap mengalihkan pengelolaan dana pesangon pekerja ke Dana Cadangan Pesangon (DCP). Nantinya, dana tersebut akan dikelola secara terpusat. Wacana ini pun menuai pro dan kontra.

Lembaga pengelola DCP ini ditunjuk Pemerintah. Perusahaan diberikan masa transisi selama satu tahun, sebelum seluruh dana pesangon diserahkan kepada lembaga tersebut pada Oktober 2027.

“Bagi para pengurus pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena Oktober 2027, semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Sabtu (14/11/2026).

Indah menjelaskan, pembentukan DCP dilatarbelakangi banyaknya kasus pekerja yang tidak mendapatkan hak pesangon ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga : Para Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra Saja

Dia mencontohkan kasus perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang tutup dan dinyatakan pailit pada awal 2026. Akibatnya, hampir 11.000 pekerja terdampak dan hingga kini masih banyak yang belum menerima pesangon.

“Awal tahun ini di Jawa Tengah, perusahaan tekstil yang luar biasa itu tutup, pailit, dan hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon. Sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon,” ujarnya.

Menurut Indah, pengelolaan dana pesangon secara terpusat diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Melalui DCP, Pemerintah juga dapat memantau pengelolaan dana yang disiapkan untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK.

“Konteksnya adalah keberpihakan, perlindungan bagi pekerja buruh jika dia terpaksa kehilangan pekerjaannya,” kata dia.

Baca juga : Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik & Ekonomi

Namun, wacana pembentukan lembaga khusus pengelola dana pesangon tersebut menuai beragam respons dari kalangan buruh dan pengusaha.

Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia, Agus Supiyadi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus pengelola dana pesangon dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh haknya ketika terjadi PHK.

“Wacana pembentukan lembaga khusus pengelola dana pesangon merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung,” ujar Agus.

Sebaliknya, kalangan pengusaha mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru tersebut.

Baca juga : Saatnya, Waspada Banjir

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menilai, Pemerintah perlu terlebih dahulu mengoptimalkan infrastruktur dan mekanisme perlindungan pekerja yang sudah tersedia.

Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya sejumlah persoalan yang perlu dijawab sebelum kebijakan DCP diterapkan, mulai dari efektivitas pengelolaan, mekanisme pendanaan, keterlibatan pengusaha dan buruh, hingga jaminan bahwa hak pekerja dapat dibayarkan ketika terjadi PHK.

Adsense

Lantas, bagaimana pandangan Agus Supiyadi mengenai urgensi pembentukan lembaga khusus Dana Cadangan Pesangon? Berikut petikan wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense