BREAKING NEWS
 

Pembentukan Lembaga Khusus Dana Cadangan Pesangon, Perlukah?

Agus Supiyadi: Pengelolaan Dana Bisa Dilakukan Bersama-sama

Reporter : IRANDI KASMARA
Editor : DEDE HERMAWAN
Selasa, 17 November 2026 07:10 WIB
Agus Supiyadi, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Setelah UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan, muncul wacana pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon. Bagaimana respons Anda terhadap wacana tersebut?

Saya sangat setuju. Menurut saya, wacana pembentukan lembaga khusus pengelola dana pesangon merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung.

Mengapa Anda begitu mendukung pembentukan lembaga tersebut?

Menurut saya, keberadaan lembaga khusus dana pesangon sangat penting. Selama ini, persoalan pembayaran pesangon kerap berujung pada sengketa perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Baca juga : Para Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra Saja

Apalagi, ketentuan mengenai dana pesangon sudah masuk dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Namun, pengelolaannya jangan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah. Perlu dibentuk badan atau komite khusus yang melibatkan berbagai unsur, yakni perwakilan serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah.

Dengan demikian, pengelolaan dana pesangon bisa dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Jika dianalogikan, apakah lembaga khusus dana pesangon ini nantinya akan bekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan?

Iya, kurang lebih seperti BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, pekerja memiliki tabungan Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan ketika mereka berhenti bekerja dengan memenuhi persyaratan, termasuk menunjukkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga : Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik & Ekonomi

Prinsipnya, lembaga khusus dana pesangon juga diharapkan memiliki mekanisme serupa. Dengan adanya badan atau komite yang mengelola dana tersebut, hak pekerja atas pesangon bisa lebih terjamin ketika terjadi PHK.

Apakah ada alasan lain yang membuat lembaga khusus dana pesangon ini perlu dibentuk?

Banyak perusahaan yang akhirnya bersengketa di pengadilan terkait pembayaran pesangon. Bahkan, tidak sedikit perkara yang sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, tetapi perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar pesangon.

Akibatnya, pekerja harus menempuh proses eksekusi terhadap aset atau rekening perusahaan. Proses ini membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Padahal, pekerja membutuhkan hak pesangonnya untuk melanjutkan kehidupan setelah kehilangan pekerjaan.

Baca juga : Saatnya, Waspada Banjir

Artinya, dengan adanya lembaga ini, pekerja tidak perlu lagi menempuh proses panjang melalui pengadilan untuk mendapatkan hak pesangonnya?

Betul sekali. Dengan adanya lembaga khusus ini, pembayaran pesangon diharapkan tidak lagi harus melalui proses perselisihan di pengadilan, bahkan sampai membuat laporan kepada kepolisian karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 17 November 2026 dengan judul "Pembentukan Lembaga Khusus Dana Cadangan Pesangon, Perlukah? Agus Supiyadi: Pengelolaan Dana Bisa Dilakukan Bersama-sama"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense