BREAKING NEWS
 

Ijazah Anggota DPR Disorot, Perlukah Dokumen Pendidikan Dibuka Dan Diverifikasi?

Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DEDE HERMAWAN
Jumat, 20 November 2026 07:10 WIB
Abdul Fikri Faqih, Anggota DPR Fraksi PKS. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat adanya desakan atau petisi agar latar belakang pendidikan anggota DPR dibuka?

Saya memandang petisi atau desakan ini secara positif. Dalam sistem demokrasi, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan energi yang sangat penting untuk menjaga kualitas lembaga perwakilan.

Menurut Anda, seberapa penting latar belakang pendidikan untuk menjadi anggota dewan?

Baca juga : FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah

Saya pribadi, yang menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral (S3), sangat meyakini pentingnya kapasitas keilmuan. Namun, berdasarkan pengalaman saya bertugas mulai dari tingkat DPRD kabupaten, provinsi, hingga tiga periode di DPR RI, saya melihat bahwa petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis riset, dan menjawab persoalan rakyat secara substansial.

Di media sosial juga muncul unggahan terkait anggota DPR yang merupakan lulusan SMA dan belum pernah menyusun tugas akhir di jenjang perguruan tinggi, tetapi ikut menyusun undang-undang. Apa tanggapan Anda?

Kita harus melihat ini dari dua sisi, yaitu prinsip keterwakilan dan mekanisme kerja institusi. Pertama, konstitusi dan Undang-Undang Pemilu kita menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih, dengan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat. DPR adalah cerminan masyarakat yang beragam. Ada yang berlatar belakang akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat akar rumput yang mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi sangat memahami denyut nadi persoalan di lapangan.

Baca juga : Perkuat Indeks, OJK Ketemu MSCI 18 Kali

Bagaimana dari sisi mekanisme kerja institusinya?

Penyusunan undang-undang di DPR bukanlah kerja individu, melainkan kerja kolektif-kolegial yang didukung oleh sistem kuat. Di DPR ada Badan Keahlian (BK DPR) yang berisi ratusan tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti bergelar S2 dan S3. Selain itu, dalam setiap pembahasan RUU, kita selalu menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, akademisi dari berbagai kampus, dan organisasi masyarakat sipil. Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli.

Selain pengalaman selama menjabat di DPR, apakah setiap anggota atau calon anggota DPR juga dibekali pengetahuan tentang penyusunan undang-undang dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) anggota dewan?

Baca juga : 3 Kapal Induk AS Siaga di Timur Tengah

Tentu saja ada. Berdasarkan pengalaman saya selama enam periode di legislatif, baik partai politik maupun lembaga DPR memiliki mekanisme pembekalan yang terstruktur. Di tingkat partai, sebelum calon anggota legislatif (caleg) turun ke masyarakat atau setelah terpilih, ada sekolah partai dan bimbingan teknis (bimtek) rutin mengenai ideologi, fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Sementara itu, di lembaga DPR sendiri, setiap anggota baru wajib mengikuti orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan instansi terkait. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 20 November 2026 dengan judul "Ijazah Anggota DPR Disorot, Perlukah Dokumen Pendidikan Dibuka Dan Diverifikasi? Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense