Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditampilkan dalam Drama Korea (Drakor) Descendants of the Sun dapat dihubungkan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yang memiliki kerangka hukum untuk melindungi HAM dalam berbagai situasi, termasuk di dalam konflik, bencana alam, dan krisis kemanusiaan. Indonesia, sebagai negara dengan komitmen terhadap hak asasi manusia, memiliki sejumlah peraturan yang mengatur perlindungan HAM. Berdasarkan perundang-undangan dan instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, pelanggaran HAM yang muncul dalam drama tersebut dapat dianalisis lebih jauh.
Pelanggaran Hak atas Kehidupan dan Keamanan Pribadi
Dalam Descendants of the Sun, kita menyaksikan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas keamanan pribadi yang dialami oleh warga sipil dalam situasi perang dan konflik. Ini mencakup penggunaan warga sipil sebagai "perisai manusia" dan serangan langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar HAM yang dilindungi hukum internasional, termasuk yang diatur dalam hukum nasional Indonesia.
Di Indonesia, hak atas hidup dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menegaskan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, termasuk yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Konvensi Jenewa yang merupakan instrumen internasional juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Jenewa. Konvensi ini melarang serangan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan, serta memastikan bahwa hak hidup mereka dilindungi selama masa perang.
Baca juga : Warga Di Kolong Tol Dipindahkan Ke Rusun
Eksploitasi Ekonomi dan Ketidakadilan Pekerjaan
Dalam Descendants of the Sun, pelanggaran terkait eksploitasi pekerja juga terlihat ketika para pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi diperlakukan tidak adil perusahaan. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya dan dengan upah yang tidak memadai, yang mencerminkan pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak.
Di Indonesia, hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan pekerja diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan ketentuan tentang perlindungan hak-hak pekerja, termasuk standar upah, keselamatan kerja, dan kondisi kerja yang layak.
Pelanggaran terhadap hak pekerja di wilayah konflik seperti yang digambarkan dalam drama ini, misalnya melalui eksploitasi tanpa perlindungan yang memadai, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja yang harus dijamin oleh negara.
Hak atas Kesehatan dalam Krisis Darurat
Baca juga : Menyelamatkan Sejarah Tertulis dalam Pelestarian Naskah Kuno
Drama ini juga menggambarkan betapa krusialnya hak atas kesehatan bagi warga sipil yang terperangkap dalam konflik atau bencana alam, saat akses terhadap layanan kesehatan sangat terbatas. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang tampak adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat dalam situasi darurat, yang menambah beban bagi korban bencana.
Di Indonesia, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Protokol Adisi yang merupakan bagian dari Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, termasuk dalam hal perawatan medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, bahkan dalam situasi darurat.
Dalam konteks bencana alam atau konflik bersenjata, negara diharapkan untuk menyediakan fasilitas medis dan perlindungan kesehatan yang dapat mengurangi dampak dari krisis terhadap warga sipil. Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan yang terjadi dalam drama ini seharusnya menjadi perhatian bagi penegakan hukum di Indonesia.
Pelanggaran Terhadap Hak Anak dan Perempuan
Konflik bersenjata sering kali menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban utama. Kekerasan seksual, perekrutan anak sebagai tentara, dan perampasan hak-hak dasar lainnya merupakan pelanggaran HAM yang umum terjadi dalam perang. Meskipun Descendants of the Sun tidak secara eksplisit menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, realitas tersebut tetap menjadi bagian dari dampak perang yang lebih luas.
Baca juga : Dilamar Dokter Blasteran Di AS
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi krisis, termasuk dalam perang.
Pelanggaran terhadap hak-hak ini, seperti kekerasan seksual dalam konflik atau perekrutan paksa anak-anak, adalah bentuk kejahatan perang yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.
Refleksi Bersama
Pelanggaran HAM yang tercermin dalam Descendants of the Sun, meskipun terjadi dalam konteks fiksi, mencerminkan kenyataan yang lebih luas tentang dampak dari konflik bersenjata dan bencana alam terhadap hak-hak dasar manusia. Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi HAM, termasuk melalui UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, serta ratifikasi konvensi internasional. Meskipun begitu, tantangan terbesar tetap terletak pada penegakan hukum yang efektif di lapangan, terutama dalam situasi krisis atau konflik bersenjata.
Dengan memahami pelanggaran HAM yang muncul dalam karya seni seperti Descendants of the Sun, kita dapat lebih peka terhadap kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum dan menjamin bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, baik dalam kondisi damai maupun dalam situasi darurat.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.