Siyasah Syar’iyyah merupakan prinsip tata kelolakepemimpinan dalam Islam yang menempatkan kekuasaansebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat. Hal ini sering dipahami sebagaikonsep penuh pemerintahan Islam.
Padahal lebih dari itu, iamenyimpan nilai-nilai etika kepemimpinan yang relevanuntuk negara mana pun, termasuk Indonesia yang berdiri di atas Pancasila. Intinya bukan soal bentuk negara, tetapi soalmoral kekuasaan: bagaimana jabatan dipahami sebagaiamanah dan kebijakan dijalankan dengan keberpihakankepada rakyat. Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan, agama adalah fondasi dan kekuasaan penjaganya. Tanpanilai, kekuasaan akan menjadi bangunan megah tanpa ruh.
Masalah kita hari ini bukan kekurangan regulasi. Aturanjustru berlimpah, rapi di dokumen, lengkap dalamadministrasi, dan indah dalam presentasi. Namun di lapangan, banyak kebijakan hanya berhenti sebagairencana.
Ada program yang berganti arah ketika pemimpinberganti, ada pula agenda publik yang dibiarkan redupsetelah tidak lagi menjadi prioritas politik. Indonesia bukannegara agama, tetapi nilai keimanan tetap menjadi sumbermoralitas pemimpin. Sebab dalam ajaran Islam, setiapkebijakan adalah amanah. Ibnu Umar meriwayatkan pesanNabi ﷺ:
“Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘anra’iyyatihi” (HR. Bukhari), setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini jelas: kebijakan yang dibuat mesti dijalankan, meski kursi pemimpinnya berpindah tangan, namun juga harus sesuai dengan kaedah-kaedah kebijakan yang mendatangkan kebaikan masyarakat.
Keteladanan Pemimpin: Nilai yang Semakin Tipis
Keadilan adalah inti dari tata kelola publik, apa pun sistemnegaranya. QS. An-Nahl: 90 memerintahkan berlaku adildan berbuat ihsan, sebuah pesan moral yang selaras dengankonstitusi Indonesia. Namun dalam praktik, ketimpangantetap terjadi—baik dalam penegakan hukum, pelayananpublik, maupun akses terhadap kebijakan.
Baca juga : 5 Karakter Kepemimpinan Kepala Perpusnas dalam Buku Visi Anak Pasar
Realitas ini diperparah oleh model kepemimpinan yang lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikanmasalah. Ruang publik dipenuhi slogan, tetapi miskin tindakan. Padahal rakyat tidak menuntut retorika; merekamenuntut kehadiran negara yang nyata. Namun kita masihbisa menemukan pemimpin yang bekerja dengan tenang: tidak mencari sorotan, tidak mengandalkan drama komunikasi, tetapi hadir dalam keputusan yang konsistendan berpihak. Tipe seperti ini semakin jarang, tetapimerekalah bukti bahwa integritas bukan sekadar konseplama—justru nilai yang paling dibutuhkan di tengah politikyang serba cepat.
Masalah muncul ketika jabatan diperlakukan sebagaipanggung dan bukan amanah. Ketika kritik dianggapancaman, bukan kesempatan memperbaiki diri. Ketika kepentingan pribadi berjalan lebih cepat daripadakepentingan rakyat. Di sinilah keteladanan memudar, dan arah moral politik ikut kabur.
Maqasid Syariah dan Fondasi Moral PemerintahanModern
Ada yang beranggapan nilai-nilai Siyasah Syar’iyyah tidakcocok untuk negara modern yang plural. Justru sebaliknya. Maqasid syariah merupakan tujuan besar syariat yang menawarkan enam perlindungan universal: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Enam nilai ini tidakeksklusif untuk negara agama; ia adalah prinsip moral yang sejalan dengan mandat konstitusi modern: melindungiwarga, menjamin keadilan, memastikan kesejahteraan, dan menjaga martabat manusia.
Dalam konteks Indonesia hari ini, maknanya sangat praktis:
• Menjaga jiwa berarti kesehatan terjangkau, keselamatanpublik, dan perlindungan sosial.
• Menjaga harta menuntut birokrasi yang bersih dan anggaran tanpa kebocoran.
Baca juga : Semen Padang Terpuruk, Dejan Antonic Minta Pemain Tampil 150 Persen
• Menjaga kehormatan menyangkut etika pejabat publik, komunikasi yang santun, dan perlindungan dariperundungan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
• Menjaga akal berarti memperkuat pendidikan, literasi, dan menangkal hoaks serta polarisasi.
Dengan kacamata maqasid, kita bisa menilai kebijakanpublik secara jujur: apakah ia mengurangi beban rakyat? Apakah ia menghadirkan rasa aman? Apakah iamemperkecil jurang ketimpangan? Jika tidak, ia hanyamenjadi administrasi tanpa substansi.
Indonesia tidak menjalankan syariat sebagai sistem negara. Namun menjadikan maqasid sebagai landasan moral bukanlah penggantian konstitusi, melainkan penguatankarakter kepemimpinan. Nilai agama tidak bertentangandengan negara modern; ia justru memperkaya integritasdalam birokrasi.
Mengembalikan Arah: Konsistensi sebagai Nyawa Kebijakan
Agar tata kelola publik tidak berjalan tanpa arah, ada empatpilar yang harus dijaga:
1. Keadilan sebagai inti setiap keputusan, bukansekadar jargon politik.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga dan Garuda Indonesia Hadirkan Tukar Poin MyPertamina
2. Konsistensi pelaksanaan kebijakan, meskipemimpin berganti.
3. Integritas moral dalam kepemimpinan, bukanpopularitas dan pencitraan.
4. Maqasid sebagai lensa nilai, agar kebijakanmemuliakan rakyat, bukan mempermudahkepentingan kelompok.
Dalam politik yang semakin bising, pemimpin yang berpegang pada nilai justru menjadi kebutuhan paling mendesak. Indonesia tidak membutuhkan figur sempurna; Indonesia butuh pemimpin yang jujur, adil, dan tidakmudah menggadaikan amanah publik.
Siyasah Syar’iyyah mengingatkan bahwa kekuasaan tanpanilai adalah ruang kosong, ramai oleh aktivitas, tetapimiskin manfaat. Ketika pemimpin memperbaiki dirinya, negara ikut tumbuh. Ketika keadilan ditegakkan, kepercayaan publik kembali hidup. Dari kepercayaan itulahnegara memperoleh kekuatan, lebih kokoh dari sekadartumpukan dokumen kebijakan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.