Pemprov Sumut Siapkan 11 Kebijakan Stabilkan Harga

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat untuk menekan laju inflasi yang mencapai 5,32 persen pada September 2025, atau tertinggi secara nasional. Mereka telah menyiapkan 11 kebijakan untuk memastikan inflasi yang terjadi, tidak membebani perekonomian masyarakat.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah, karena hal tersebut membawa dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. 

“Inflasi bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Kami mengambil langkah cepat dan terukur agar hargaharga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara virtual, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (6/10/2025). 

Baca juga : Kader Partai Ka’bah Tidak Boleh Lagi Saling Menuntut

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, tekanan inflasi di Sumut berasal dari sejumlah komoditas pangan, seperti cabe merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Namun, dia memastikan, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan sejumlah aksi jangka pendek, untuk menekan gejolak harga. 

Tiga bulan ke depan, lanjut Bobby, Pemprov Sumut akan menjalankan 11 langkah, untuk menurunkan sejumlah harga komoditi penyumbang inflasi tertinggi. Di antaranya, urai dia, pihaknya akan membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, percepat program bantuan pangan, pasar murah, sidak pasar, dan monitoring distribusi pangan. 

“Kami juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola cabe dan bawang merah, melakukan antisipasi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi,” tuturnya. 

Baca juga : Gelar Wealth Wisdom 2025, Permata Bank Genjot Ketahanan Finansial

Lebih lanjut, Bobby menekankan, semua langkah yang dijalankan pihaknya, sesuai dengan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” cetusnya. 

Bobby menambahkan, upaya untuk menekankan atau menangani inflasi tidak cukup dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama. 

“Kami menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU), aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabe, bawang, serta beras,” tandasnya. 

Baca juga : ASEAN Jadi Pasar Digital Paling Dinamis Di Dunia

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan, selain melakukan penanganan jangka pendek atau langkah cepat, pihaknya juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. 

Menurut dia, Pemprov Sumut akan menjadikan BUMD pangan daerah sebagai bagian dari ekosistem pangan strategis, mendorong mereka untuk bekerja sama dengan kelompok tani, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se-Provinsi Sumut, untuk menjaga kesinambungan pasokan. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.