Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, pernah berkata: “Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah.” Frasa “kekuatan rakyat” sejatinya diartikan sebagai akumulasi dari kekuatan tiap-tiap individu dalam masyarakat. Karena itu, segala ikhtiar untuk mengangkat martabat bangsa tidak akan pernah berhasil apabila tidak dimulai dari bawah, yakni dari pembangunan kualitas manusianya sendiri.
Dalam konteks pendidikan, pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar instrumen transfer pengetahuan, melainkan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang tangguh, berdaya saing, dan memiliki kesadaran kebangsaan. Pernyataan ini juga menjadi relevan dengan semangat bangsa kita mendongkrak Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk terus “naik kelas” hingga ke kancah internasional.
Kalau kita mengingat kembali pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsa (kultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (maatschappelijk) yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.” (Policy Brief Antropologi UGM, 2018)
Makna “berdasarkan garis hidup bangsa (kultural-nasional)” menunjukkan bahwa pendidikan harus berakar pada identitas, budaya, serta karakter bangsa Indonesia, bukan sekadar meniru sistem luar tanpa penyesuaian. Sementara frasa “ditujukan untuk keperluan perikehidupan (maatschappelijk)” menegaskan bahwa pendidikan harus relevan dengan realitas sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pendidikan dan Kesejahteraan
Baca juga : BRI Peduli Berbagi Alat Tulis Bagi Siswa SDN 104 Langensari Bandung
Setiap 1 Mei, bangsa kita memperingati Hari Buruh Internasional. Momentum yang bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang refleksi untuk merayakan kontribusi para pekerja, menegakkan martabat kerja, serta mendorong dialog yang konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Hari Buruh mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari penghormatan terhadap hak, kesejahteraan, dan perlindungan bagi mereka yang menjadi penggerak utama roda produksi.
Esok harinya, 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, sebuah momentum untuk meneguhkan kembali esensi pendidikan sebagai fondasi etis dan strategis dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya berbicara soal ruang kelas dan kurikulum, tetapi juga tentang bagaimana negara menyiapkan manusia yang mampu berpikir kritis, bekerja bermartabat, dan hidup sebagai warga yang beradab.
Kedua hari bersejarah tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkesinambungan. Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional sama-sama menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang diterima. Pendidikan adalah jalan paling mendasar untuk membawa masyarakat bebas dari akar kemiskinan, memperluas mobilitas sosial, dan membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.
Jika kita berkaca pada berbagai kondisi di lapangan, pendidikan nasional memang masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Mulai dari kekurangan tenaga pengajar di sejumlah daerah, akses pendidikan yang belum merata, hingga sarana dan prasarana sekolah yang masih jauh dari memadai. Persoalannya tidak berhenti di situ. Kualitas pembelajaran juga ikut terpengaruh oleh derasnya arus media sosial, perubahan pola perilaku pelajar, hingga tekanan ekonomi keluarga yang sering kali membuat pendidikan bukan lagi prioritas utama, melainkan beban yang harus ditanggung.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan tunggal. Bahkan, tidak cukup stimulus kebijakan lewat pemerintah pusat, perlu keterlibatan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Artinya, perlu berbagai kebijakan yang sistemik dan berdampak secara multidimensional. Di satu sisi, pemerintah harus terus membenahi tata kelola dan arah kebijakan pendidikan agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting, sebab pendidikan yang baik hanya dapat tumbuh di tengah keluarga yang memiliki daya dukung yang cukup.
Baca juga : Ini Kunci Persebaya Menang Telak Lawan Arema FC
Pendidikan dan Prioritas Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan percepatan perbaikan dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia.
Jika kita melihat dari sisi pendidikan tinggi, arah kebijakan pemerintah juga menunjukkan perubahan yang cukup jelas. Presiden Prabowo Subianto meminta agar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Medicine (STEM) diperbanyak hingga mencapai 80 persen, lebih besar dibandingkan bidang sosial dan humaniora. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor-sektor strategis yang langsung berkaitan dengan kebutuhan pembangunan nasional (InvestorTrust, 15/1/2026).
Selain itu, Pemerintah juga mendorong program yang lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satunya adalah Program Magang Hub dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mulai dijalankan sejak 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan target 100.000 peserta.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar urusan administratif tahunan. Tujuannya jelas, yakni menyiapkan anak muda yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
Baca juga : Menkop Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi di Aceh Selatan
Namun, ada satu hal yang perlu saya garisbawahi: kebijakan pendidikan harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Pendidikan tidak boleh terus-menerus berubah mengikuti pergantian rezim, silih berganti sesuai preferensi politisi, maupun selera jangka pendek para penguasa. Ketidakpastian arah kebijakan justru berisiko melemahkan kualitas perencanaan, efektivitas implementasi, dan keberlanjutan pembangunan SDM.
Masa depan generasi muda sangat ditentukan oleh sejauh mana kemauan politik (political will) negara diarahkan untuk membangun sistem pendidikan kita. Karena itu, kapasitas politik pemerintah semestinya digunakan secara etis untuk memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai langkah mulia dan dan strategi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan struktural.
Menyasar Akar Kemiskinan
Di Hari Pendidikan Nasional ini kita diingatkan untuk terus mengasah pendidikan kita sebagai instrumen utama perubahan sosial. Kebijakan pendidikan kita tentu perlu terus diperkuat dan disempurnakan. Berbagai capaian yang telah diraih patut diapresiasi, tetapi tantangan ke depan juga menuntut perhatian yang tidak kalah besar. Pendidikan harus terus ditempatkan sebagai instrumen utama perubahan sosial dan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemiskinan bukanlah sesuatu yang harus diterima sebagai “keadaan pasrah.” Dengan kebijakan yang tepat, kemiskinan dapat dikurangi secara bertahap melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi kunci utama. Ketika akses pendidikan yang berkualitas semakin terbuka, maka peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya juga semakin besar.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.