Wisatawan Nggak Perlu Ribet Lagi Saat Transaksi

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Antarnegara, kemarin. Terobosan ini menjadi bukti Indonesia bisa mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital.

KKP ini dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa Pe­merintah, baik pusat dan daerah dengan skema yang prosesnya dilakukan secara domestik.

KKP Domestik juga sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Ta­hun 2022 yang tahap awal­nya akan dilakukan melalui interkoneksi QRIS.

Baca juga : Sah, Kerja Sama Pembayaran RI-Thailand Berbasis QR Code Lintas Negara

“Hadirnya KKP Domestik ini bukti Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknolo­gi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita tidak ketinggalan amat,” kata Presiden Jokowi saat peluncuran KKP Domestik yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Presiden didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Ke­maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, transformasi yang dilakukan Indonesia memi­liki beragam tantangan. Pasal­nya, perkembangan ekonomi digital dunia sedang berada pada kecepatan yang luar biasa.

Baca juga : Kemudahan Transaksi Bakal Perkokoh Rupiah

“Teknologinya muncul du­luan, regulasinya kebingungan mengikuti, dan ini terjadi di semua negara,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta BI beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mendampingi serta mengawal Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah dalam imple­mentasi KKP Domestik.

Kepala Negara berharap, ke­beradaan KKP Domestik akan menciptakan kecepatan pemba­yaran atas belanja yang dapat dibe­bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga : Garuda Dan PT Pupuk Siap Tangkap Peluang Bisnis

“Mungkin, dulu pembayaran­nya selalu mundur, mundur, mundur. Sekarang dengan kartu kredit ini, begitu transaksi, lang­sung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ungkap eks Wali Kota Solo ini.

Terlebih, kata Jokowi, Pemerintah juga sedang membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama. Sehingga belanja Pe­merintah, perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Pemerintah Daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

“Saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian be­lanjanya malah produk-produk impor,” ucap Jokowi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.