RM.id Rakyat Merdeka - Demi melindungi produk dan ekonomi dalam negeri, pemerintah gencar melakukan penindakan terhadap peredaran barang-barang ilegal yang marak beredar di pasar dalam negeri.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi masalah tersebut.
Pembentukan satgas itu sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.
Alhasil, dengan gerak cepat satgas yang dikomandoi langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung merazia gudang-gudang besar di berbagai wilayah yang menjadi tempat penampungan barang-barang ilegal.
Baca juga : Cegah Serbuan Impor Ilegal, Ini Saran Kemenkop UKM
Sampai saat ini, barang-barang yang dirazia sudah mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun demikian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai langkah yang dilakukan pemerintah tersebut belum efektif karena pengawasan di hulu, yakni di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang-barang ilegal belum berjalan maksimal.
"Kami mendorong pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terkontrol. Banyak produk ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak diawasi dengan baik," kata Ketua Dewan Pembina APPBI Arnes Lukman, melalui keterangannya, Jumat (9/8/2024).
Lebih lanjut, Arnes menyatakan, Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini.
Baca juga : Puan Geram, Pemerintah Tidak Serius Atasi Judol Pada Anak
Dia berpendapat, peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan harus menjadi prioritas utama.
"Pintu masuk barang kan dari Pelabuhan, tindakan sudah harus selesai disana dan tidak boleh beredar. Jadi pemerintah harus fokus," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus bisa membedakan mana barang merek global dengan barang penyelundupan. Menurutnya, barang merek global harusnya tidak dipersulit untuk masuk ke dalam negeri.
"Yang paling tepat disasar pemerintah adalah maraknya penyelundupan barang impor, karena yang jadi musuh bersama kita itu penyelundupan. Jangan malah dibenturkan antara merek global dan merek lokal," tambahnya.
Baca juga : Blinken: Amerika Tak Terlibat Pembunuhan Komandan Hamas Ismail Haniyeh
Maksud pemerintah, lanjut Arnes, membuat regulasi impor yang menyasar produk tertentu karena memang perlu adanya proteksi terhadap produk lokal itu baik, tapi karena tidak spesifik dan detail akibatnya berdampak ke semua segmen produk termasuk luxury brand yang sebenarnya segmen ini juga cukup kontributif di dalam roda perekonomian nasional.
"Akibat peraturan yang complicated, dampaknya jadi kemana-mana. Yang mesti dijaga itu kebijakan soal impor harus jelas dan bisa "cover both side", baik bagi produk, pasar, konsumen, produsen maupun importir," pungkas managing director Plaza Indonesia ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.