RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta memberikan insentif fiskal dan bantuan sosial (bansos) seiring dengan mulai melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya deflasi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, dunia usaha khawatir deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir tahun ini.
Di satu sisi, menurut Arsjad, deflasi dijadikan indikator positif terhadap penurunan harga pangan yang sering mendorong kenaikan tingkat inflasi. Tapi sisi lain, dunia usaha juga melihat deflasi saat ini menjadi gambaran tekanan terhadap penurunan daya beli masyarakat secara umum.
Terlebih, peningkatan deflasi saat ini terjadi bersamaan dengan perlambatan sektor manufaktur nasional yang terlihat dari rendahnya level Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2024.
Baca juga : APBD Fokus Atasi Macet, Banjir Dan Pengangguran
“Dunia usaha juga melihat tren deflasi ini sinyal lemahnya permintaan akan konsumsi masyarakat. Ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang,”kata Arsjad kepada Rakyat Merdeka, Senin (7/10/2024).
Dalam pandangannya, faktor pelemahan daya beli masyarakat, khususnya berkurangnya proporsi kelas menengah dan rendahnya level PMI September lalu, turut menjadi faktor penyebab deflasi ini.
Jika deflasi terjadi terlalu lama, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Ini menandakan kelesuan ekonomi dan dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena penurunan omzet,” ujar Direktur Utama PT Indika Energy Tbk ini.
Baca juga : Persaingan Barca Dan Madrid Mulai Panas, Lewandowski Menyala
Sebagai langkah mengatasi kondisi ini, Kadin mendorong Pemerintah menyediakan berbagai insentif fiskal yang dapat menggeliatkan sektor riil.
Salah satunya, melalui bansos bagi masyarakat kelas bawah dan juga insentif yang mendorong pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kelas menengah.
Arsjad menjelaskan, berbagai insentif konsumsi kelas menengah perlu menjadi fokus perhatian, yakni keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan subsidi sektor properti melalui insentif pajak Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Selanjutnya, pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat kelas menengah, termasuk aspiring middle-class yang lebih rentan turun kelas dan penyediaan lebih banyak lapangan kerja di sektor formal.
Baca juga : Awas, Mega-Bukilic Berbahaya
“Kami meyakini penguatan kelas menengah memegang peran kunci untuk memutus siklus deflasi yang sudah terjadi dalam 5 bulan terakhir dan memastikan geliat konsumsi domestik kembali berjalan,” jelasnya.
Pihaknya juga menggarisbawahi agar penguatan kelas menengah perlu menjadi perhatian Pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.