Dark/Light Mode

APBD Fokus Atasi Macet, Banjir Dan Pengangguran

Selasa, 8 Oktober 2024 06:50 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Khoirudin. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)
Ketua DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Khoirudin. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mematok pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebelum 30 November 2024. Di dalamnya, dipastikan terdapat anggaran untuk mengatasi masalah klasik seperti banjir dan kemacetan.

Ketua DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Khoirudin mengung­kapkan, APBD 2025 memberi­kan porsi besar untuk menangani masalah macet, banjir, pengang­guran, pendidikan dan kesehatan.

Khoirudin menuturkan, menuntaskan berbagai persoalan laten di Jakarta itu tidak bisa dalam waktu segera. Butuh wak­tu, dukungan serta kolaborasi semua pihak. Diharapkannya, penanganan masalah klasik di­upayakan melalui proses ABPD murni, bukan melalui perubahan.

Baca juga : Persaingan Barca Dan Madrid Mulai Panas, Lewandowski Menyala

“Paling telat 30 November sele­sai. Tapi, kami akan selesaikan di pertengahan November,” ujarnya.

Khoirudin menjelaskan, dalam APBD 2025, pihaknya akan memprioritaskan isu-isu terkait pendidikan, banjir dan kemacetan.

Mengenai isu pendidikan, dia mengaku banyak mendapat lapo­ran banyak warga tidak terfasili­tasi oleh sistem zonasi karena keterbatasan sekolah negeri.

Baca juga : Awas, Mega-Bukilic Berbahaya

Untuk mengatasi persoalan itu, Khoirudin menjelaskan, pi­haknya telah melakukan kajian dan melakukan pembahasan ber­sama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengenai penye­lenggaraan sekolah swasta gratis.

“Anggaran 2025 ini sudah kita anggarkan untuk sekolah gratis. Mengenai KJP (Kartu Jakarta Pintar) kami masih kaji, yang jelas kami upayakan yang terbaik bagi warga Jakarta,” ucapnya.

Ketua Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) Jakarta ini mengimbau Disdik segera mengin­ventarisasi keperluan sarana prasarana seluruh sekolah. Apa­lagi 2025, hampir 3.000 sekolah swasta akan bergabung menyuk­seskan program Sekolah Swasta Gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : Bersama KPK, Pemda Pede Tutup Tambang Emas Ilegal

Dia menyebut, penyetaraan fasilitas yang timpang antara sekolah negeri dan swasta men­jadi pekerjaan rumah (PR) Dis­dik yang harus diselesaikan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.