DPR Dikhawatirkan Cuma Jadi Tukang Stempel

RM.id  Rakyat Merdeka - Apabila PDIP masuk koalisi pendukung pemerintah, bakal berpengaruh pada dinamika politik di DPR. Sebab, kalau tak ada satu pun fraksi di Senayan yang jadi oposisi, dikhawatirkan DPR cuma jadi tukang stempel.

Saat ini, ada 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR. Tujuh partai sudah masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 7 partai itu adalah Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Sementara PDIP yang sebelumnya diprediksi bakal berada di luar pemerintahan, kini mulai goyah. Kabar PDIP bakal masuk pemerintahan muncul seiring dengan wacana pertemuan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, meskipun PDIP tidak bergabung dengan Prabowo, oposisi di parlemen sudah dapat dipastikan tamat. Sebab, kekuatan KIM di parlemen sudah sangat dominan. Dengan 7 parpol, KIM sudah menguasai 84 persen kursi di DPR.

Baca juga : Soal Kabinet, Semua Bertanya Ke Dasco

“Apalagi jika PDIP benar-benar bergabung ke koalisi Prabowo, ini semakin memperkuat bahwa oposisi di parlemen akan berakhir, alias wassalam,” kata Adi, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (6/10/2024) malam.

Apa pengaruhnya pada fungsi DPR? Adi menjelaskan, proses pengambilan keputusan di parlemen melalui mekanisme voting. Bukan berdasarkan argumen yang disampaikan, tapi kekuatan politik.

Dalam situasi ini, kata Adi, tentunya potensi DPR akan jadi tukang stempel kebijakan pemerintah benar-benar akan terjadi. Menurutnya, ketika partai-partai koalisi pemerintah mendominasi, ada kecenderungan mereka segan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, meskipun kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Adi menyebutnya sebagai tukang “ketok magic”.

“Semua kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu pastinya akan mudah diloloskan di DPR. Inilah realita politik kita,” ujarnya.

Baca juga : Debat Cagub DKI Rasa Persaudaraan

Adi menambahkan, di masa depan, harapan bagi oposisi justru terletak pada gerakan ekstra-parlementer, seperti mahasiswa, media, dosen, dan gerakan civil society. Kelompok-kelompok ini, menurutnya, akan memainkan peran penting sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, setelah Pilpres usai, sering terjadi kecenderungan bagi pemenang Pilpres untuk membentuk koalisi besar tanpa adanya oposisi. Hal ini kembali terbukti pasca-Pilpres, di mana partai-partai pendukung calon presiden yang kalah turut bergabung dalam KIM.

NasDem, PKB, dan PKS sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Dengan bergabungnya partai-partai ini, kondisi di parlemen nyaris tanpa oposisi yang efektif.

“Ke depan, tak tertutup kemungkinan PDIP bakal bergabung juga, mengingat hubungan Megawati dan Prabowo relatif baik,” kata Siti Zuhro.

Baca juga : Investor Inggris Bakal Bangun Botanical Garden

Perempuan yang akrab disapa Wiwi ini menjelaskan, kerugian parlemen tanpa oposisi adalah aspirasi rakyat belum tentu terwadahi, dan kebijakan cenderung elitis. Sementara keuntungannya tidak sulit dalam menyetujui kebijakan pemerintah karena kompromi antara eksekutif dan legislatif mudah tercapai.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.