RM.id Rakyat Merdeka - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.
Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM.
Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah. “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta 13 November 2024 lalu.
Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur.
Baca juga : Menteri UMKM Usul Tambah Anggaran Sebesar Rp 1,2 Triliun
Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.
“Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduation," ujar Supari dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).
Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.
“Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.
Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32 persen - 50 persen. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34 persen - 38 persen.
Baca juga : Menteri Maman Ganti Istilah “Pelaku” UMKM Jadi “Pengusaha”
Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya.
Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28 persen lebih banyak ketimbang non debitur KUR.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan.
“Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.
Baca juga : Menteri UMKM Optimistis Target Penyaluran KUR Rp 300 T Tercapai
Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian.
Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering).
Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.