RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen mendorong pemerintah untuk melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan strategis nasional.
Salah satunya, dalam program Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dan implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru disahkan.
Menurutnya, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga keberadaan UMKM harus dipastikan menjadi bagian integral dari implementasinya.
Ryan Haroen menilai bahwa Danantara, sebagai instrumen investasi negara, harus bisa menjadi peluang bagi UMKM agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.
Ia menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, tetapi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga : Airlangga Ajak Pemda Genjot Perekonomian
“Pemerintah bisa memberikan akses kepada UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Misalnya, dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah dan mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM,” ujar Ryan Haroen.
Ryan juga mengingatkan perlunya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM agar mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara.
Salah satu caranya adalah dengan membuka mekanisme kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur.
Dengan demikian, Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain Danantara, Ryan Haroen juga menyoroti pengesahan RUU Minerba yang baru dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
Baca juga : Puan Ucapkan Selamat, Harapkan Danantara Gerakkan Ekonomi Nasional
Menurutnya, langkah ini merupakan kemajuan signifikan bagi UMKM karena dalam regulasi yang baru,
UMKM kini diperbolehkan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP), sesuatu yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar.
“Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha kecil agar mereka dapat terlibat langsung dalam sektor yang selama ini sulit diakses oleh mereka,” ucapnya.
Namun, Ryan menegaskan, regulasi ini harus diikuti dengan implementasi yang jelas dan transparan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan bagi UMKM benar-benar mudah diakses, tidak birokratis, serta didukung oleh skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai.
Baca juga : Mengukuhkan Peran Pemda Dalam Mewujudkan Indonesia Semesta 2045
“RUU Minerba yang baru ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik agar UMKM tidak hanya diberikan izin secara administratif, tetapi juga didukung agar mereka bisa beroperasi dan berkembang di sektor pertambangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ryan menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, investor besar, dan UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing.
Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional serta memastikan bahwa manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan ada kesenjangan antara pengusaha besar dan UMKM. Kita harus membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan regulasi yang berpihak, Ryan berharap bahwa baik program Danantara maupun implementasi RUU Minerba, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.