RM.id Rakyat Merdeka - Memasuki Ramadan, peningkatan harga sejumlah komoditas pangan tak terelakkan. Karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Bulog, harus sigap menjaga stok dan menstabilisasi harga di pasaran.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rachmad Supriyanto mengatakan, setiap kali harga beras naik, masyarakat resah. Kenaikan ini, sejalan dengan peningkatan permintaan atau konsumsi masyarakat, seperti saat Ramadan maupun Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya.
Untuk itu, Perum Bulog diharapkan mampu mengelola stok pangan nasional, seperti beras, guna memenuhi kebutuhan tersebut agar harga tetap terjaga.
Apalagi Pemerintah telah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg), dari sebelumnya Rp 6.000 per kg.
“Kebijakan HPP itu agar Bulog dapat menyerap stok beras dalam negeri,” kata Rachmad kepada Rakyat Merdeka, Senin (3/3/2025).
Dia juga mengingatkan, Perum Bulog harus berkompetisi dengan pihak swasta dalam membeli GKP, GKG (Gabah Kering Giling) dan beras giling dari petani dengan harga pasar.
“Penetapan HPP juga bertujuan melindungi petani, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen,” katanya.
Rachmad melihat, berbagai tantangan lain juga terjadi di sisi ritel. Yakni ketika harga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka Bulog perlu melakukan upaya stabilisasi, dengan menggelar Operasi Pasar. Artinya, Bulog harus menambah pasokan beras dari gudangnya sendiri.
Baca juga : Pelayanan ASN Kepada Warga Tak Boleh Kendor
Sayangnya, berbagai upaya stabilisasi harga ini sifatnya jangka pendek.
“Ketika ada kesenjangan harga, maka para petani berpotensi menjual berasnya ke swasta yang mau membayar lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Menurut Rachmad, hal ini tak menutup kemungkinan akan berdampak pada menurunnya serapan beras Bulog dalam negeri.
Karena itu, tetap dibutuhkan solusi jangka panjang yang tidak bisa hanya bergantung pada intervensi harga.
“Tetapi harus berfokus pada modernisasi pertanian dan efisiensi rantai pasok,” tutur Rachmad.
Menurutnya kebijakan beras juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Sebab, kebijakan penetapan harga sangat mungkin mendistorsi pasar dan tidak mengatasi persoalan utama.
“Belum efisiennya proses produksi beras, pada akhirnya menyebabkan kualitasnya belum terlalu baik dan harganya tinggi,” warning-nya.
Soal menjaga stok dan stabilisasi harga pangan ini, Perum Bulog memastikan segala upaya akan terus dilakukan.
Baca juga : PSV Eindhoven Vs Arsenal, Duel Pelampiasan Kekecewaan
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, pihaknya telah menetapkan target penyediaan stok beras nasional yang stabil dan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik itu dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.
“Masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan pasokan beras. Total stok beras yang dikuasai Bulog sekitar 1,9 juta ton,” terang Suyamto dalam jumpa pers Ketersediaan Stok dan Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan operasi pasar pangan murah, seperti beras, gula dan bahan pokok lainnya di sejumlah daerah. Mengingat komoditas tersebut rentan mengalami lonjakan harga menjelang Ramadan dan Hari Raya.
Bulog berjanji akan terus melakukan stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen.
“Misalnya beras kami stabilisasi di tingkat produsen, petani juga akan kami cek harganya. Di konsumen juga kami jaga harganya,” ungkap Suyamto.
Dalam menggelar operasi pasar pangan murah, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), PT Pos Indonesia (Persero), Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pangan atau ID Food dan BUMN terkait lain untuk memperluas jangkauan penyaluran bahan pangan ke masyarakat.
Dengan begitu, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih stabil.
Dia meyakini, melalui langkah-langkah ini, baik dalam hal pengelolaan stok beras, operasi pasar dan penyerapan gabah, pihaknya dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat. Sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta petani.
Baca juga : Agnez Mo, Diselingkuhi Corbuzier
Karena itu, Bulog optimistis dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga bahan pangan. Termasuk memberikan manfaat langsung kepada petani dan konsumen di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penugasan dari Pemerintah kepada Bulog untuk menyerap gabah hasil panen petani dalam negeri, memiliki dua tujuan.
“Pertama, bagaimana petani mendapatkan harga minimal HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kg. Kedua adalah swasembada,” katanya.
Pihaknya juga melakukan pengadaan melalui mitra kerja dengan persyaratan, mereka membeli ke petani seharga Rp 6.500 per kg.
“Baik Bulog maupun penggilingan swasta tetap membeli GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram,” tegas Suyamto.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.