Sebelumnya
Melalui surat bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Amran menyampaikan perlu perlindungan untuk para petani komoditas ubi kayu dalam negeri. Hal ini menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang peningkatan volume impor singkong dari tahun 2023 ke 2024.
Situasi saat ini mengganggu pasar domestik dan mengancam keberlangsungan usaha tani singkong beserta produk turunannya seperti tepung tapioka. “Perlu langkah strategis pengendalian impor, termasuk opsi penetapan larangan terbatas terhadap komoditas ubi kayu dan beberapa bentuk produk turunannya,” kata Amran dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).
Diungkap Amran, petani ngeluh harga jual rendah dan hasil panen sulit terserap industri dalam negeri karena banjir produk impor. Jika tak ada pengendalian, semangat produksi lemah dan petani di sentra-sentra utama singkong nasional, merugi.
Baca juga : Jaga Kejaksaan, TNI AD Minta Tidak Dicurigai
Pengendalian impor singkong ini, tegas Amran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengoptimalkan bahan baku lokal, dan mendukung hilirisasi industri dalam negeri.
“Jika produksi dalam negeri memadai, kenapa harus tergantung pada impor? Ini soal keberpihakan kepada petani dan keberanian mengambil keputusan strategis demi kedaulatan pangan kita,” tegas Amran.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan kenapa Indonesia masih impor singkong dan garam. Kata dia, singkongnya dalam bentuk tapioka, sementara garamnya untuk industri, bukan konsumsi rumah tangga.
Baca juga : Prabowo Fokus Tunaikan Seluruh Janji Kampanye
“Keduanya sudah lama kita impor. Kenapa? Karena tapioka masih kurang, dan garam industri belum ada yang berproduksi di sini,” kata Khudori saat dihubungi, tadi malam.
Menurutnya, permintaan Amran ke Airlangga tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam. Impor tapioka dilakukan karena produksi singkong tidak kontinyu, dan harganya mahal. Sedangkan garam, belum ada yang memproduksi garam industri di Indonesia.
“Seharusnya tidak ada cerita Indonesia tidak bisa memproduksi garam industri. Perlu keseriusan dan langkah yang konsisten, agar tidak mudah tergoda kepentingan sesaat: impor,” pesan Khudori. [FAQ/MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.