RM.id Rakyat Merdeka - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), mendapat sorotan positif dari anggota DPD RI, Irman Gusman. Ia menilai pesan Presiden soal pembangunan ekonomi berkeadilan merupakan arah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi.
Menurut Irman, penekanan Presiden pada pentingnya rancang bangun (blueprint) ekonomi Indonesia yang adil dan berpihak pada seluruh rakyat harus menjadi pijakan utama pemerintah.
“Banyak isu strategis yang disampaikan Presiden Prabowo, tapi yang menarik perhatian saya adalah tekad beliau untuk membangun ekonomi yang adil. Presiden menegaskan kembali pasal-pasal pengaman dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sebagai benteng ekonomi nasional,” ujar Irman, Selasa (19/8/2025).
Baca juga : Pemerintah Dorong Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Irman menilai pesan Prabowo yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian sangat relevan dengan kondisi bangsa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen selama dua dekade terakhir tidak serta-merta menurunkan ketimpangan.
“Rasio gini melonjak dari 0,31 di tahun 1998 menjadi 0,37 hari ini. Bahkan riset Celios pada 2024 menyebutkan kekayaan 50 orang terkaya setara dengan harta 50 juta warga biasa. Angka-angka ini menunjukkan ketimpangan yang serius,” jelas senator asal Sumatera Barat itu.
Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II-2025. Namun, kenaikan pendapatan masyarakat hanya berada di bawah 2 persen.
Baca juga : Prabowo Bangga, Transisi dari Jokowi ke Pemerintahannya Dapat Apresiasi Dunia
“Sementara segelintir orang bisa menambah kekayaan hingga triliunan rupiah dalam satu tahun, masyarakat kecil hanya merasakan kenaikan pendapatan yang minim. Kondisi ini tidak adil dan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain itu, Irman menyoroti ketimpangan lahan pertanian yang masih lebar. Menurutnya, mayoritas petani hanya menguasai rata-rata 0,3 hektar, sementara ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektar.
“Jurang ketimpangan seperti ini jelas menghambat keadilan sosial yang menjadi cita-cita kita bersama,” pungkas Irman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.