RM.id Rakyat Merdeka - Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadew yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet memunculkan berbagai harapan dari kalangan ekonom dan akademisi.
Dalam diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina, Selasa (9/9/2025), sejumlah narasumber menekankan pentingnya peran Menkeu baru dalam memperbaiki tata kelola fiskal, menjaga kepercayaan pasar, dan mengantisipasi risiko ekonomi ke depan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, persoalan fiskal menjadi isu paling mendesak yang harus ditangani Menkeu baru. Menurutnya, tax ratio Indonesia terus menurun hingga 9,6 persen atau di bawah 10 persen, sementara pengeluaran APBN meningkat tajam, khususnya untuk pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai 19–29 persen dari total belanja.
“Debt service ratio kita sudah 42 persen dari pendapatan negara, padahal batas sehat hanya 25 persen. Ini tanda ekonomi kita sedang tidak sehat,” tegas Wijayanto.
Baca juga : Menkeu Purbaya: Ekonomi Indonesia Tahan Banting Di Tengah Tarif Tinggi AS
Ia menyampaikan empat harapan utama bagi Menkeu baru: berhati-hati dalam membuat pernyataan publik agar tidak menimbulkan gejolak pasar, menerapkan disiplin fiskal melalui refocusing anggaran, memperbaiki manajemen utang, serta mendorong konversi ekonomi bawah tanah (underground economy) menjadi sektor legal.
Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, mengingatkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi sudah kembali di atas 5 persen, dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih.
“Upah riil stagnan, kelas menengah justru menurun, dan pekerja informal meningkat hingga 59,4 persen pada Februari 2025. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Menkeu baru dalam merancang kebijakan fiskal yang mampu mendorong daya beli masyarakat,” jelas Eisha.
Ia menekankan? agar APBN 2026 yang sarat program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar dievaluasi ulang, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas belanja negara.
Baca juga : Ekonom Optimis Purbaya Bisa Pulihkan IHSG Dan Stabilkan Rupiah
Sementara itu, Pemimpin Redaksi InfoBank, Eko B. Supriyanto menilai, reshuffle kabinet tidak otomatis memperbaiki perekonomian nasional. Menurutnya, problem utama Indonesia bukan pada ketiadaan uang, melainkan pada lemahnya integritas dan maraknya praktik keuangan yang bermasalah.
“Ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga moral. Menteri Keuangan yang baru harus mampu mengoreksi candu terhadap utang dengan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Eko.
Ia menambahkan, Menkeu baru perlu membenahi ketidakadilan ekonomi yang memicu keresahan masyarakat serta mengoptimalkan peran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menegaskan, Menkeu baru harus dilihat dalam konteks peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN.
Baca juga : Kadin Harap Menkeu Purbaya Jaga Stabilitas Fiskal
“Bukan sekadar siapa orangnya, tapi bagaimana kementerian keuangan bisa mengelola fiskal dengan empati dan rasa. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi harus ditopang industri yang kuat,” kata Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.