RM.id Rakyat Merdeka - Pembiayaan untuk Whoosh dijamin aman. Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab membayar utang atas pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung tersebut. Setiap tahun, Prabowo menyiapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.
Kepastian itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Hadir dalam kesempatan itu antara lain, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya bicara mengenai Stasiun Tanah Abang, yang kini tampil cantik, canggih, dan nyaman. Kepala Negara juga bicara mengenai pembiayaan utang Whoosh sebesar Rp 118 triliun yang harus ditanggung PT KAI. Prabowo meminta KAI tidak perlu cemas soal kemampuan bayar maupun keberlanjutan operasi kereta cepat pertama di Indonesia itu.
“PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi, saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menerangkan, Pemerintah sudah menghitung kemampuan pembayaran utang Whoosh yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Hasilnya, masih dalam batas kemampuan negara.
Baca juga : Naik KRL Dari Manggarai Ke Tanah Abang, Presiden Dekat Dengan Rakyat
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu, Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu,” terangnya.
Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, Pemerintah tidak boleh semata-mata menghitung untung-rugi dalam penyediaan layanan transportasi publik. Dia menekankan, transportasi massal adalah layanan dasar yang wajib diberikan negara atau public service obligation (PSO).
"Whoosh itu layanan transportasi publik, jangan dihitung untung rugi, tapi hitung manfaatnya untuk rakyat. Ini proyek namanya public service obligation,” ujar Prabowo.
Dia mengungkapkan, seluruh layanan PT KAI saat ini disubsidi Pemerintah. Subsidi untuk moda kereta mencapai kisaran 60-80 persen. Artinya, yang dibayar masyarakat hanya sekitar 20-40 persen.
Menurut Prabowo, ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara,” imbuhnya.
Baca juga : Perintah Zulhas: Rapat MBG Bakal Digelar Setiap Hari
Untuk itu, sambung mantan Menteri Pertahanan ini, semua pihak harus mencegah kebocoran dana negara. “Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo meminta agar proyek Whoosh tidak dijadikan alat politik untuk menakut-nakuti publik. Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara besar dengan kekuatan fiskal dan sumber daya memadai untuk menjaga proyek strategis nasional tetap berjalan.
"Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang," warning-nya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan memperluas jaringan dan armada kereta nasional. Prabowo telah menyetujui penyaluran dana sebesar Rp 5 triliun untuk PT KAI menambah 30 rangkaian baru KRL untuk Jabodetabek. Prabowo juga menargetkan pengembangan jaringan kereta lintas Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
"Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Tidak usah ragu-ragu. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat," pungkasnya.
Baca juga : Hari Pertama Sidang MKD, Sahroni Cs Diuntungkan Para Ahli
Setelah kegiatan, Prabowo langsung kembali ke Istana Negara. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dipanggil untuk rapat terbatas. Salah satunya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani.
Usai bertemu Prabowo, Rosan mengungkapkan salah satu materi yang dibahas terkait penyelesaian utang proyek Whoosh. Dia menyebut, Pemerintah terus bernegosiasi dengan pemerintah China.
Rosan menjelaskan, pembahasan soal utang ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah tim negosiasi terdiri dari Danantara, Kemenko Infrastruktur, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.
“Arahan Presiden, memang kehadiran Pemerintah untuk kepentingan transportasi,” terang Rosan.
Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, proyek transportasi publik seperti Whoosh seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari dampaknya bagi masyarakat. “Melihat pada Undang-Undang yang ada, memang jadi tugas Pemerintah (menyediakan transportasi massal),” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.