RM.id Rakyat Merdeka - Masih banyak pengusaha hotel dan restoran di Klungkung, terutama di Nusa Penida, yang belum melunasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Kondisi ini mendapat sorotan dari Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom.
Politisi PDIP itu menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan PHR untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) agar lebih aktif dalam pemungutan pajak.
Baca juga : Tanwir Ke-33 IMM, Ketua DPD Dorong Gerakan Green Democracy
“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus aktif jemput bola agar pungutan pajak bisa lebih maksimal,” ujar Gde Anom, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).
Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp 200 juta bagi BPKAD. Dana tambahan itu akan digunakan untuk biaya operasional petugas di lapangan agar lebih optimal dalam melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak.
Baca juga : BRI Peduli Salurkan Perahu Literasi Dorong Peningkatan Pendidikan Di Pesisir Tolitoli
“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak, sekaligus memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.
Baca juga : Setahun, Rapor Pemerintahan Banyak Birunya
Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai Rp 100,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 tercatat sekitar Rp 94,6 miliar lebih.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.