RM.id Rakyat Merdeka - Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya arus impor. Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan membuka peluang investasi bagi pihak asing yang berminat membangun pabrik baja di Indonesia.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan, sejumlah investor dari Eropa, China, dan Vietnam telah menyampaikan minat untuk merelokasi pabrik mereka ke Indonesia.
“Kami mendorong agar mereka berinvestasi langsung di Indonesia dan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, sehingga dapat berkontribusi pada pasar domestik,” ujar Faisol usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Jakarta.
Namun, kebijakan tersebut menuai pandangan kritis dari kalangan pelaku industri dalam negeri.
Baca juga : Komdigi Dorong Aparatur Pemerintah Kuasai Perencanaan Komunikasi Publik
CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menilai bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada investasi asing, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan pelaku industri nasional baru.
“Pemerintah seharusnya mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru melalui pembinaan yang terarah, sebagaimana dilakukan di China, Jepang, dan Korea. Mereka mampu membangun industri manufaktur yang kuat karena pemerintah hadir membimbing dan menetapkan target jangka panjang,” ujar Hendrik.
Ia menilai, salah satu akar persoalan yang menghambat pertumbuhan pengusaha baru adalah sistem penyaluran kredit perbankan yang belum inklusif.
“Penyaluran kredit dari bank-bank besar umumnya hanya diberikan kepada pelaku usaha besar atau pihak yang memiliki kedekatan politik. Akibatnya, tidak terjadi pemerataan dan sulit bagi pengusaha baru untuk berkembang,” tegasnya.
Baca juga : BRI Berdayakan 4.909 Desa BRILiaN, Wujudkan Semangat Asta Cita Pemerataan Ekonomi
Menurut Hendrik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen, Indonesia membutuhkan munculnya konglomerasi baru di luar nama-nama besar yang sudah mendominasi sektor ekonomi.
“Kalau kita lihat, setiap ada mal, hotel, atau kawasan baru, kepemilikannya selalu dikuasai oleh pihak yang sama. Ini menunjukkan minimnya regenerasi dalam dunia usaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendrik mendesak perbankan, terutama bank BUMN, agar melakukan reformasi kebijakan kredit.
“Saat ini, yang dilihat bank bukan kelayakan proyeknya, melainkan aset sebagai jaminan. Padahal, pelaku usaha menengah yang ingin naik kelas justru tidak memiliki akses itu. Sebelum krisis 1998, bank berperan seperti lembaga pembiayaan pembangunan. Sekarang, perannya cenderung seperti lembaga gadai,” kritiknya.
Meski memahami kehati-hatian perbankan akibat trauma krisis finansial Asia, Hendrik menilai bank milik negara seharusnya tetap mengedepankan perannya sebagai agen pembangunan, bukan semata berorientasi pada laba.
Menyoroti kebijakan investasi asing, Hendrik juga mendorong pemerintah memperketat regulasi agar tidak disalahgunakan.
“Masih ada celah hukum yang memungkinkan kepemilikan asing dikamuflase menggunakan nominee lokal. Praktik seperti ini perlu diantisipasi dengan regulasi yang lebih tegas,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.