RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mengakselerasi upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan nasional seiring pengesahan kebijakan wajib kepemilikan rekening bank bagi setiap warga negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari kerangka kerja kesehatan keuangan (financial health framework) baru yang disiapkan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perluasan akses keuangan telah mencapai 92,74 persen pada 2024. Namun tingkat literasi keuangan nasional baru menyentuh 66,64 persen. Artinya, masih perlu penguatan kapabilitas keuangan masyarakat.
Sejalan dengan itu, pada awal 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan nasional yang mewajibkan kepemilikan rekening bank bagi setiap warga negara Indonesia.
“Dengan sekitar 88,7 juta rumah tangga di seluruh negeri, kebijakan ini bertujuan memastikan cakupan penuh, baik di tingkat individu maupun keluarga,” jelas Airlangga, dalam keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Jumat (28/11/2025).
Baca juga : BUMN di Bawah Danantara Gerak Cepat Tanggapi Bencana di Sumatera
Airlangga menyampaikan hal itu saat membuka Ministerial Group Meeting for Financial Health, Financial Health for a Stronger Future: A Unified Vision for National Financial Health, di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Rapat ini di hadiri Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda selaku United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Turut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.
Airlangga mengapresiasi kehadiran Ratu Maxima untuk mempertebal advokasi kesehatan keuangan di Indonesia.
“Merupakan kehormatan besar bagi Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Kelompok Menteri ini. Kami sangat menghargai kepemimpinan panjang Yang Mulia, dan menantikan diskusi produktif untuk memperkuat kerja sama, khususnya di bidang inklusi keuangan, ekonomi digital, dan sektor kesehatan,” ujar Airlangga. Dia melanjutkan, peng gerak utama percepatan inklusi keuangan di Indonesia adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Metode ini memperluas akses transaksi digital bagi jutaan pengguna dan lebih dari 40 juta merchant.
Strategi Baru Kesehatan Finansial
Indonesia tengah menyiapkan Strategi Nasional baru akan memperkenalkan kerangka kerja kesehatan keuangan yang selaras dengan praktik terbaik global.
Baca juga : Yuk Jadikan DKI Kota Yang Nyaman Dan Bebas Tawuran
“Dalam hal ini, kami berfokus memperkuat literasi keuangan dan kapabilitas digital, memperluas mekanisme perlindungan konsumen, mendorong produk dan layanan keuangan yang bertanggung jawab. Serta mening katkan pembuatan kebijakan berbasis data untuk menargetkan intervensi bagi kelompok rentan,” terang Airlangga.
Ia menambahkan, edukasi tentang produk keuangan, seperti tabungan dan asuransi, penting disampaikan. Pemerintah juga memperketat monitoring pinjaman berisiko tinggi seperti pin jaman online (pinjol).
Airlangga menyebut pesan khusus dari Ratu Maxima mengenai pentingnya perencanaan keuangan. “Yang Mulia Ratu Maxima mengingatkan agar edukasi tidak hanya terkait rekening, tetapi bagaimana masyarakat punya perencanaan keuangan yang sehat ke depan,” terangnya.
Ia menegaskan, banyak program pinjaman berisiko tinggi sehingga Pemerintah perlu memperkuat pengawasan. “Jangan sampai 50 persen dari penghasilan sudah digunakan untuk pinjaman atau utang. Itu tentu akan memberatkan masa depan mereka,” ingat Airlangga.
Baca juga : Dipanggil KPK Terkait Kasus Bansos Beras, Rudy Tanoe Tidak Datang
Dalam kesempatan yang sama, Ratu Maxima menekankan pentingnya pengukuran kesehatan keuangan, baik di tingkat makro maupun mikro. Ia memperingatkan bahwa penurunan kesehatan keuangan rumah tangga dapat menekan konsumsi dan memicu lilitan utang.
“Itu akan memengaruhi stabilitas sektor keuangan, produktivitas tenaga kerja negara Anda, dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang menuju 2045. Jadi, memperkuat kesehatan keuangan sangatlah penting, dan Pemerintah harus membentuk kebijakan untuk mengukur kesehatan keuangan,” kata Ratu Maxima.
Ia menambahkan, penyedia jasa keuangan juga harus mengukur kesehatan keuangan nasabah untuk merancang kebijakan dan produk yang lebih baik.
“Saat Anda mengukur, Anda bisa menetapkan target di semua bidang dan mengarahkan kebijakan. Lakukan dialog konstan dengan sektor swasta dan penyedia layanan keuangan untuk benar-benar memperkuat kebijakan pengukuran kesehatan keuangan,” pungkasnya. [FAZ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.